Jokowi Klaim Pernah Bikin ‘Petaka’ Pejabat Kementerian

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pernah mendatangkan petaka bagi pejabat nakal di sebuah kementerian yang mematikan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Padahal, kementerian tersebut sejatinya telah mengimplementasikan sistem OSS sejak lama. Namun karena dimatikan, sistem perizinan yang ada di kementerian tersebut pun kembali dilakukan secara manual.

Alhasil petaka pun datang, Jokowi mengatakan, kementerian tersebut harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dirinya mendatangi kementerian tersebut. 

“Yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuatkan OSS, tapi karena tidak pernah dicek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan,” kata Jokowi dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (24/6).

“Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketema-ketemu lagi. dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Saat itu langsung ditangkap oleh KPK karena saya datang ke sana,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara itu mengimbau agar perizinan secara online terkait penyelenggaraan event untuk dicek terus-menerus. Ia pun mengaku akan terus memeriksa perizinan-perizinan yang telah ada. 

“Sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengimbau kepada penyelenggara event untuk membuat perencanaan matang sebelum menyelenggarakan event. Dia juga mengimbau agar para penyelenggara mengurus izin dari jauh-jauh hari.

“Masalah utama itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari, jadi saya minta juga kepada penyelenggara event mengajukan jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu, artinya ada perencanaan yang baik, manajemen yang baik, kapan event itu diselenggarakan,” kata Jokowi.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan menambah izin jika ingin menambah waktu event.

“Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi waktunya, masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar ini mengajukan izin seminggu sebelumnya, dadakan, ya sulit kalau sudah didadak begitu, kita harus bekerja dengan perencanaan yang baik,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
  • Baca Juga

Jokowi Kampanyekan Cegah Polio di Hari Anak Nasional

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertandang ke Jayapura, Papua untuk berjumpa dengan sejumlah anak-anak yang mendapatkan manfaat vaksinasi polio. Hal ini dilakukan...

KPK Duga Bos Tambang Orang Dekat Bahlil Lahadalia Terlibat Suap Tambang Malut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menampik adanya dugaan keterlibatan bos tambang, Setyo Mardanus dalam sengkarut dugaan suap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba terkait pengurusan perizinan tambang di Malut.

KPK Sebut Nilai Akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Capai Rp 1,3 Triliun

Nilai kontrak akuisisi kerja sama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) Indonesia Ferry terhadap PT Jembatan Nusantara disebut mencapai Rp 1,3 triliun.

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto dan 3 Tim Hukum PDIP Dicegah ke Luar Negeri

Ditjen Imigrasi Kemenkumham mencegah lima orang berpergian ke luar negeri. Ini atas permintaan KPK terkait pengusutan kasus dugaan suap Harun Masiku yang masih buron.

KPK Periksa Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok

Tim penyidik KPK) mengagendakan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok (THL), pada Selasa (23/7).
Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029
Sudaryono Jateng Satu

BERITA TERBARU

Ini Klasemen Akhir Piala AFF U-19 2024 Grup A : Indonesia Teratas!

Timnas U-19 Indonesia memastikan langkahnya ke semifinal Piala AFF U-19 2024, dengan status juara Grup A. Pencapaian itu didapat, usai memenangi laga pamungkas kontra Timor Leste.