HOLOPIS.COM, SUMBAR – Kepala BNPB Letjen Suharyanto mendorong agar pemerintah provinsi Sumatera Barat bisa mengaktifkan kembali sistem peringatan dini terhadap potensi bencana alam.
Desakan ini menyusul bencana banjir lahar hujan dan tanah longsor yang menerjang Sumatra Barat hingga menimbulkan korban jiwa cukup besar. Suharyanto menyatakan perlunnya memperkuat sistem peringatan dini banjir lahar hujan dan tanah longsor atau ‘galodo’ di sekitar kawasan rawan bencana Gunungapi Marapi.
‘Galodo’ sendiri merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat Minangkabau berupa aliran sungai disertai dengan sedimen (pasir, kerikil, batu dan air ) dalam satu paket/ unit dengan kecepatan tinggi atau air bah.
Suharyanto mengatakan pihaknya akan mendorong penguatan sistem peringatan dini bagi masyarakat khususnya yang berada tidak jauh dari kaki Gunungapi Marapi di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Nantinya, pembangunan sistem peringatan dini tersebut akan bekerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Segera buat sistem peringatan dini menggunakan kabel untuk mengukur tinggi muka air karena kan itu tidak mahal jadi bisa menggunakan hibah dan rehabilitasi atau dana siap pakai nanti kami akan terus mendampingi pemerintah daerah,” kata Suharyanto dalam keterangannya pada Kamis (16/5) seperti dikutip Holopis.com.
Pembuatan sistem peringatan dini tersebut sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh BMKG. Di mana pada rapat koordiansi tersebut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, perlu adanya sistem peringatan dini bencana banjir bandang atau galodo langsung di masyarakat.
Sebab, peringatan dini yang selama ini ada dan dikeluarkan BMKG hanya terkait dengan peringatan dini hujan.
“Sebelum terbangunnya sabo dam hujannya harus terus dimonitor peringatan dini yang kami sampaikan adalah peringatan dini hujan dan ini tidak terkait dengan peringatan dini banjir lahar jadi harus ada alat untuk mengukur tinggi muka air di sungai aliran lahar, seperti bentang kabel jadi kalau sudah terputus sirine akan berbunyi dan itu dipasang di hulu atas,” jelas Dwikorita.
Dwikorita menyampaikan, setelah melakukan analisa di wilayah Sumatra Barat, ditemukan bahwa meskipun musim kemarau namun wilayah Sumatra Barat tetap hujan. Sehingga diperlukan penanganan jangka panjang secara permanen berupa kesiapsiagaan dan mitigasi guna mengantisipasi bencana serupa terulang lagi.
“Karena memang di sekitar kaki Gunungapi Marapi banyak pertemuan sungai, bahkan hingga tiga sungai maka ini perlu ditangani dengan kesiapsiagaan dan mitigasi jangka panjang ini menjadi ancaman berikutnya dikhawatirkan lebih besar kami tidak menakuti tapi ini harus ditangani bersama, apabila tidak ada hujan insyaAllah aman,” kata Dwikorita dalam paparannya saat rapat koordinasi tersebut.
Selain itu, dirinya menyarankan agar dapat dibangun sabo dam atau bangunan penahan, perlambatan dan penanggulangan aliran lahar di sepanjang sungai yang berpotensi dialiri lahar. Sabo dam ini nantinya dilengkapi dengan sistem peringatan dini banjir lahar hujan.
Senada dengan Dwikorita, Suharyanto juga menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lahar hujan Gunungapi Marapi. Untuk itu, dirinya meminta agar pemerintah pusat dan daerah mengawal dan merealisasikan pembangunan sabo dam sebagai bagian dari infrastruktur mitigasi, memasang rambu zona bahaya, serta memasang alat pemantau curah hujan dan ketinggian muka air sungai.
“Mohon pembangunan sabo dam itu dikawal, tahun ini sampai tahun depan bisa 25 sabo dam bersama Kementerian PUPR, ini bagian dari infrastruktur mitigasi di aliran lahar dingin,” pungkasnya.
