HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPP Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menegaskan bahwa komposisi menteri di Kabinet pemerintahan sudah menjadi domain Presiden yang sedang menjabat.
Hal ini disampaikan Teddy untuk memberikan respons atas kegaduhan pihak soal komposisi dan jatah menteri untuk partai koalisi Indonesia Maju pasca Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nanti menjadi Presiden dan Wakil Presiden definitif.
“Untuk urusan menteri, itu hak prerogatif Presiden terpilih. Beliau mau ajak siapa pun, termasuk meminta pertimbangan Presiden Jokowi dalam menentukan siapa yang mengisi posisi menteri, itu hak beliau,” kata Teddy dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (29/3).
Bahkan kata Teddy, soal wacana Partai Golkar yang hendak meminta jumlah kursi menteri pun tidak pernah menjadi perdebatan di kalangan internal Koalisi Indonesia Maju. Sehingga aneh menurutnya jika polemik itu digulirkan oleh pihak di luar Koalisi, apalagi dari mereka yang menjadi rival politik di Pilpres 2024.
“Dari kubu Presiden terpilih, tidak ada satupun yang mempermasalahkan, karena tahu itu hak prerogatif Presiden terpilih,” ujarnya.
“Anehnya kubu lain malah sibuk mengatur dan mempermasalahkan hak prerogatif Presiden terpilih. Udah nggak mendukung, bukan urusannya, tapi sibuk ngatur,” sambung Teddy.
Ia menyarankan agar pihak di luar Koalisi Indonesia Maju untuk tidak ikut cawe-cawe dalam menataan format dan komposisi menteri di Kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo Gibran.
“Ibarat saya mau membeli mobil, lalu saya tanya istri saya, mobil yang bagus menurutnya apa? Tetangga saya yang sebelah kiri dan kanan datang memarahi saya, mereka bilang kalau mau beli mobil nggak boleh tanya istri. Ini aneh sih.. ????,” pungkasnya.
