JAKARTA, HOLOPIS.COM – Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak sibuk dan euforia terhadap kerja-kerja penangkapan para pelaku korupsi dan suap saja.
Karena substansi penghapusan tindak pidana korupsi menurut Fahri berada pada upaya pencegahannya. Bagaimana potensi tindak pidana korupsi tersebut bisa diminimalisir.
“PR KPK yang penting sekali, jangan sibuk nangkap orang. Lakukan pencegahan juga,” kata Fahri Hamzah, Sabtu (25/9).
Salah satu potensi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia adalah biaya politik yang tinggi. Apalagi gaji pejabat daerah sekelas Bupati juga masih terbilang kecil dibanding biaya yang harus dikeluarkannya saat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam Pilkada.
“Panggil itu menteri keuangan. Atur anggaran politik yg masuk akal,” ujarnya.
Pun demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) ini tetap mengapresiasi kinerja KPK saat ini.
“Yang jelas, kepercayaan kepada KPK mulai tumbuh lagi, tapi saya saran jangan silau dengan penindakan, lakukan pencegahan,” tandasnya.
Fahri Hamzah juga mengunggah sebuah video pernyataan dari mantan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono yang secara blak-blakan kecewa dengan gaji yang ia terima. Budhi mengaku tak menyangka bahwa upahnya sebagai Bupati Banjarnegara sangat kecil.
“Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon, demi Allah saya nggak nyalon,” kata Budhi dalam video tersebut.
Salah satu alasan Budhi mau mencalonkan diri menjadi Bupati karena ia merasa gajinya mencapai 150 sampai 200 juta rupiah.
“Ngertinya saya (nominal gaji) antara Rp200 juta atau Rp150 juta,” ujarnya.
Secara rasionalitas, Budhi menyatakan bahwa besaran gaji yang ia terima setiap bulannya tidak bisa digunakan untuk merawat jaringan, baik konstituen maupun partai politik yang menjadi pijakannya.
“Pasti, harus. Bukan potensi (tapi) harus korupsi, paham nggak. Lama-lama kan jadi mikir, kita punya partai, kita punya tim sukses, kita punya konstituen, bener nggak mas?, Semua kan harus dirawat,” pungkasnya.
Lantas berapa sih besaran gaji Bupati khususnya Bupati Banjarnegara. Berdasarkan informasi yang dihimpun Holopis.com, total gaji bulanan Bupati Banjarnegara adalah Rp6.114.100. Angka tersebut berasal dari gaji pokok Rp2.100.000, ditambah tunjangan istri 10 persen dan tunjangan anak 2 persen. Kemudian ada tunjangan jabatan dan beras.
Namun angka Rp6.114.100 tidak diterima Bupati secara utuh, karena akan dipotong biaya zakat sebesar Rp152.900 melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Sehingga total uang gaji yang diterima Bupati secara bersih sebesar Rp5.961.200.
Saat ini, Budhi Sarwono sedang mendekam di Rutan KPK karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2017-2018.
