HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menyebut bahwa masalah utama mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) di bumi Papua, adalah ketiadaan keadilan.
Sebelumnya diketahui, bahwa debat Capres 2024 digelar di KPU, pada Selasa (12/12) malam WIB. Kemudian dalam salah satu pertanyaan mengenai HAM di Papua, ditujukan terlebih dahulu kepada Capres nomor urut 2, dalam hal ini Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto sendiri menjawab, bahwa masalah di Papua merupakan hal yang rumit, karena ada faktor lain seperti salah satunya gerakan separatisme.
“Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme dan gerakan ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat kekuatan tertentu selalu ingin disintegrasi dan pecah,” kata Prabowo Subianto.
Prabowo Subianto pun menyatakan untuk masalah HAM menjadi sesuai yang harus diutamakan dan di antaranya harus dilindungi.
“Masyarakat Papua karena di situ kelompok teroris menyerang rakyat mereka sendiri diteror oleh kelompok teroris separatis,” tegasnya.
Oleh karena itu, Prabowo pun menekankan pentingnya menegaskan hukum serta memperkuat aparat dan mempercepat pembangunan ekonomi.
Menanggapi jawaban dari Prabowo Subianto, Anies Baswedan kemudian menilai bahwa masalah HAM di Papua adalah soal ketiadaan keadilan di Tanah Papua itu sendiri.
“Masalahnya bukan kekerasan, karena ketika bicara kekerasan di Jakarta saja ada tiga pandangan, ada menanggapi ini terorisme, ada yang menganggapi ini separatisme, ada yang menganggapi ini kriminal. Di kita di Jakarta ada perbedaan pandangan, apa permasalahannya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua, itu masalahnya,” ungkap Anies, sebagaimana informasi yang diterima Holopis.com, Selasa (12/12).
“Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan, karena damai itu bukan tidak ada kekerasan, damai itu ada keadilan, itu prinsip utamanya,” sambungnya.
“Jadi caranya bagaimana? satu, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi, dilakukan penyelesaian hingga tuntas, yang kedua mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif,” imbuhnya.
