HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan membiarkan setiap informasi atau bukti soal keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Tak terkecuali informasi soal dugaan keterlibatan petinggi partai politik (parpol).
Lembaga antikorupsi berjanji bakal mendalaminya lebih lanjut. “Iya itu betul pasti kami akan dalami lebih lanjut,” ucap Juru Bicara KPK, Ali Fikri, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (8/12/2023).
Sebelumnya pengacara mantan Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) Djamaludin Koedoeboen menyebut petinggi parpol itu terlibat dalam proyek di Kementan.
Petinggi parpol itu diduga terlibat dalam kasus korupsi lainnya di Kementan yang sedang diselidiki KPK. Sehingga, dugaan keterlibatan petinggi parpol bukan terkait dengan kasus dugaan pemerasan di Kementan yang menjerat SYL.
“Karena ini kan dua hal berbeda dengan perkara Pak SYL yang saat ini sedang berproses di penyidikan atas dugaan pemerasan. Substansi perkaranya itu berbeda. Termasuk kemudian di penyidikan di Polda Metro Jaya dengan tersangka Pak FB (Firli Bahuri) itu adalah bukan perkara yang saat ini sedang berjalan di KPK dengan tersangka Pak SYL,” ujar Ali.
Ali menyebut dugaan korupsi itu terkait pengadaan sapi di Kementan. KPK saat ini sedang mengumpulkan keterangan sejumlah pihak untuk menemukan adanya peristiwa pidana. KPK akan akan meminta pertanggungjawaban hukum jika telah ditemukan unsur pidananya.
Namun Ali belum bisa memerinci soal tindak lanjut itu mengingat dugaan rasuah itu sedang diselidiki. Salah satu dugaan rasuah yang sedang diselidiki yakni terkait pengadaan sapi di Kementan.
“Kami sedang melakukan proses penyelidikan atas dugaan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian atas laporan masyarakat beberapa waktu lalu,” kata Ali.
Djamaludin Koedoeboen sebelumnya menyebut kasus pemerasan yang menjerat kliennya melibatkan petinggi partai. Dia menolak memerinci oknumnya karena akan mengganggu keamanan selama rangkaian Pemilu 2024.
“Kami menduga terkait dengan keterlibatan beberapa oknum petinggi beberapa partai tertentu, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu pesta demokrasi di 2024 nanti,” kata dia.
