HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan sejumlah belanja prioritas di tahun 2024, yang merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai informasi, belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, dengan alokasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.
Adapun untuk pos belanja pendidikan menjadi yang terbesar dalam APBN tahun depan, yakni sebesar Rp655 triliun.
“Pendidikan masih merupakan belanja terbesar Rp665 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia-Europe Investment Summit di Jakarta, Kamis (30/11) yang dikutip Holopis.com.
Besarnya anggaran belanja pendidikan tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tanah Air.
Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyaluran PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, sertifikasi dan beasiswa, serta sarana prasarana di daerah 3T.
Kemudian anggaran belanja terbesar berikutnya yakni belanja perlindungan sosial. Besaran anggaran belanja tersebut pada tahun depan telah disiapkan sebesar Rp496,8 triliun. Diharapkan anggaran ini mampu menghapus kemiskinan ekstrem melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
Selain pendidikan dan perlindungan sosial, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp423,4 triliun untuk belanja infrastruktur, termasuk untuk penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menurut Sri Mulyani, pembangunan infrastruktur sampai saat ini masih penting untuk dilakukan, guna mengejar ketertinggalan Indonesia dalam transformasi ekonomi hijau.
“Kota baru yang sudah diputuskan secara politis perlu juga dibangun,” ujarnya.
Selanjutnya, belanja prioritas pemerintahan Jokowi di 2024 yakni belanja di bidang kesehatan, dengan anggaran mencapai Rp 187,5 triliun. Kemudian ketahanan pangan Rp114,3 triliun, serta keamanan dan pertahanan negara sebesar Rp331,9 triliun.
“Jadi beberapa fundamental lainnya seperti ketahanan pangan, energi, keamanan dan hukum dan pertahanan,” ujarnya.
