HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi sikap Mahfud MD yang menganggap tidak ada yang salah dari pakta integritas untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, dengan pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan Kabinda Papua sebenarnya sudah jelas melampau batas netral ASN.
“Kita semua seharusnya jaga ASN netral. Kasihan jika ASN ditarik pada pusaran politis,” kata Mardani dalam pernyatannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (16/11).
Batasan netral itu padahal terbilang sudah ketat sekali dalam aturannya. Sehingga, ketika Mahfud yang masih menjabat sebagai Menko Polhukam itu kemudian menyebut tidak ada netralitas yang dilanggar kemudian justru menjadi rancu.
“Foto saja ASN dilarang untuk menunjukkan dukungan. Apalagi jika jelas ada mobilisasi pada ASN. Tidak boleh,” tegasnya.
Bakal cawapres Mahfud MD sebelumnya menanggapi adanya keterlibatan Kepala Badan Intelijen Negara atau Kabinda Papua Barat dalam Pakta Integritas dukungan terhadap Ganjar Pranowo.
Mahfud kemudian justru menganggap tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban dalam Pakta Integritas tersebut.
“Nggak juga,” kata Mahfud, Selasa (14/11).
Padahal diketahui, sebuah dokumen diduga adalah pakta integritas yang memuat komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024 Papua. Dokumen tersebut ditandatangani oleh dua pejabat, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Di dalam dokumen pakta integritas itu termuat 5 (lima) poin komitmen yang diduga dibuat oleh Yan Piet dengan Kabinda Papua Barat tersebut.
