HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sehari setelah resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, Menko Polhukam Mahfud MD memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai Kemenko Polhukam, agar mereka tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.
“Saya secara resmi sudah didaftarkan menjadi Calon Wakil Presiden. Pesan saya, saudara tetap bekerja seperti biasa. Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya,” kata Mahfud MD dalam keterangan arahannya di halaman kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat seperti dikutip Holopis.com, Jumat (20/10).
Persoalan pilihan politik pribadi, Mahfud MD tak bisa membatasinya sebab itu bagian dari hak demokrasi. Hanya saja jangan sampai karena sikap politik itu dibawa ke ranah publik khususnya ke urusan pekerjaan, Mahfud bahkan mengharamkan itu.
“Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah, tapi di kantor ini jangan gunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain,” tegasnya.
Mahfud menegaskan, urusan Capres dan Cawapres adalah urusan Mahfud MD sebagai pribadi bukan sebagai Menko Polhukam. Mahfud meminta pegawai Kemenko Polhukam agar tidak terlibat dalam urusan dukung mendukung terhadap dirinya, dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.
“Tidak boleh ikut-ikutan politik, kampanye, buat barisan, mendukung Menko Polhukam atau menolak Menko Polhukam, itu soal lain. Urusan Cawapres itu adalah urusan Mahfud MD, bukan urusan Menko Polhukam. Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan institusi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,” tambah Mahfud dalam acahannya kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.
Politik yang harus dikembangkan Kemenko Polhukam, lanjut Mahfud, adalah politik aspiratif, politik kebangsaan serta politik ideologis, agar ideologi Pancasila kuat tertancap di negara ini. Konstitusi UUD 1945 dan seluruh perangkat hukumnya ditegakkan dengan disiplin.
“Etika dan moral politik kita harus tetap berdasar budaya Indonesia. Tidak boleh ikut politik elektoral, dengan menggunakan simbol-simbol Menko Polhukam. Politik kita politik kebangsaan, politik elektoralnya itu urusan saya di luar kantor, sehingga, jangan sampai nanti berita ‘Oh Menko Polhukam, Kemenko Polhukam mengadakan kegiatan politik praktis untuk mendukung si A, menolak si B, mengecam si A si B’, baik untuk pemilihan presiden, maupun untuk pemilihan legislatif dan urusan kepala daerah,” pungkas Mahfud Mahfud.
