HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua KPK, Firli Bahuri memastikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023 telah sesuai dengan prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku. Bahkan, KPK telah melibatkan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dalam gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait.
Menurut Firli, Puspom TNI dilibatkan lantaran KPK mengantongi bukti awal adanya dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif. Dua prajurit TNI yang diduga terlibat dalam praktik suap itu yakni Kabasarnas RI periode 2021-2023, Henri Alfiandi dan Anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
“Memahami bahwa para pihak tersebut diantaranya terdapat oknum TNI yang juga memiliki mekanisme peradilan militer, maka dalam proses gelar perkara pada kegiatan tangkap tangan di Basarnas ini, KPK telah melibatkan POM TNI sejak awal untuk mengikuti gelar perkara sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait,” ucap Firli dalam keterangan resminya seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (29/7).
Dalam gelar perkara, kata Firli, juga disimpulkan penanganan perkara untuk oknum TNI diserahkan ke Puspom TNI. KPK hanya menangani kasus yang melibatkan pihak swasta. Ada tiga pihak swasta yang kemudian dijerat KPK, yakni Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Dirut PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, Dirut PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.
“Maka kemudian KPK melanjutkan proses penanganan perkara yang melibatkan para pihak dari swasta atau non-TNI/Militer, dan menyerahkan penanganan perkara yang melibatkan Oknum Militer/TNI kepada TNI untuk dilakukan koordinasi penanganan perkaranya lebih lanjut,” ujar dia.
Lebih lanjut dikatakan Firli, kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK. Pasal itu berbunyi ‘Komisi Pemberantasan Korupsi berwenangmengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakpidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum’ Jo Pasal 89 KUHAP.
“Sehingga seluruh proses hukum yang dilakukan oleh KPK dalam kegiatan tangkap tangan ini telah sesuai dasar hukum dan mekanisme yang berlaku,” ungkap Firli.
Dalam kesempatan ini, Firli juga tak menyalahkan penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut yang bertugas saat OTT Basarnas. Menurut Firli, Pimpinan KPK yang bertanggungjawab penuh atas seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi,
“Adalah tanggung jawab penuh Pimpinan KPK,” tandas Firli.
Hal tak jauh berbeda disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex, sapaan Alexander Marwata memastikan jika pihaknya melibatkan Puspom TNI dalam gelar perkara pasca Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional (Basarnas) RI yang diduga turut melibatkan Henri Alfiandi dan Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.
Baca selengkapnya di halaman berikutnya…
