BerandaNewsPolhukamUki Ingin Negara Gratiskan Biaya Kesehatan Rakyat

Uki Ingin Negara Gratiskan Biaya Kesehatan Rakyat

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Juru bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedek “Uki” Prayudi menyebut bahwa anggaran negara melalui APBN sangat bisa menutup biaya perawatan medis bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini disampaikan Uki dengan menyebut bahwa APBN Indonesia mencapai Rp3.000 Triliun, yang mana angka sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk memberikan Jaminan Sosial bidang kesehatan kepada rakyatnya.

“APBN kita itu ±3000 triliun Rupiah. Total klaim BPJS pada 2022 lalu itu Rp130 triliun. Untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) aja, Pemerintah udah keluar ±62 triliun Rupiah. Kita butuh tutup sisanya, ±68 triliun,” kata Uki dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (25/6).

Dengan angka seperti itu, Uki tak yakin jika negara tak mampu mengalokasikan dana untuk membiayai pengobatan medis bagi rakyatnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Mosok sih, kita gak punya uang tutupin segitu untuk penuhi amanat UUD 45 pasal 28H ayat 3?,” ujarnya.

Bunyi Pasal 28H ayat (3):
“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Ia pun terus mendorong agar ke depan, negara bisa mengalokasikan anggaran untuk menutup menutup biaya pengobatan rakyat secara merata.

“Mosok sih dari APBN Rp3.000 triliun tersebut kita gak sanggup untuk investment in human capital, sesuatu yang bersifat basic needs?,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Jokowi Tak Kunjung Tanda Tangani Pemberhentian Hasyim Asyari

Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengaku belum menandatangani Keppres pemberhentian Hasyim Ashari dari posisi Ketua KPU RI.

Pegi Setiawan Bebas, Mabes Polri Bakal Evaluasi Penyidik

Mabes Polri menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca putusan praperadilan yang membebaskan Pegi Setiawan.

Jokowi Bela KPU dari Kritik Mahfud MD

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi kritik dari Mafud MD yang mendesak komisioner KPU mundur pasca kasus seksual Hasyim Ashari.

KPK Tak Sudi Gubris Megawati

KPK ogah menanggapi tantangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penanganan kasus Harun Masiku.

Raffi Ahmad Bilang Nggak Dibayar Kampanyekan Marshel dan Jeje

Aktris Raffi Ahmad menepis kabar bahwa dirinya telah mendapatkan bayaran untuk mendukung calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Nagita Diusulkan Jadi Cawagub, Raffi Ahmad : Kita Masih Tenang Aja

Raffi Ahmad merespon santai usulan PKB yang berencana mengusung nama Nagita Slavina untuk maju di Pilkada Sumatera Utara.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS