HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam memerangi praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini disampaikan Presiden dengan melakukan rapat terbatas dengan jajaran menteri dan kepala lembaga negara terkait.
“Hari ini saya menggelar rapat terbatas mengenai permasalahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Istana Merdeka,” kata Presiden Jokowi di Jakarta dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (30/5).
Ia memberikan perintah, dalam satu bulan ke depan kasus ini harus segera terbongkar dan tindak tegas melalui proses hukum yang berlaku.
“Pemerintah ingin ada langkah cepat sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, Polri, TNI, dan aparat lain bertindak cepat dan hadir untuk ini,” ujarnya.
Kepala Negara tersebut menyampaikan, bahwa data yang ia terima menunjukkan bahwa setidaknya sudah ada 1.900 jenazah korban praktik TPPO yang telah dipulangkan.
“Laporan yang saya terima menyebutkan, jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam setahun mencapai lebih dari 1.900 orang,” terangnya.
Bahkan kata Presiden Jokowi, di NTT saja untuk bulan Januari – Mei 2023, jenazah yang berhasil dipulangkan karena menjadi korban bisnis TPPO sudah ada mencapai 55 orang.
“Bahkan khusus di NTT, dari Januari sampai bulan Mei, sudah mencapai 55 orang, pulang sudah jadi mayat karena perdagangan orang,” sambungnya.
Atas data-data yang telah ia terima, Presiden Joko Widodo di dalam rapat terbatas itu memberikan penekanan bahwa penanganan kasus ini harus disikapi secara serius.
“Karena itulah, perlu dilakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut,” tandasnya.
Di samping itu, Presiden juga memberikan perintah langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menelusuri secara detail dan mendalam tentang kemungkinan adanya tangan-tangan kuat di balik bisnis TPPO ini.
“Saya juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa persoalan TPPO ini sudah menjadi pembahasan serius di kalangan negara-negara di ASEAN. Dan dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa Indonesia mendapatkan amanat besar dari forum negara-negara sahabat di Asia itu.
“Permasalahan TPPO ini juga mendapat perhatian dari negara-negara ASEAN. Sebagai pemegang keketuaan ASEAN tahun ini, negara-negara anggota ASEAN meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara,” pungkasnya.
