HOLOPIS.COM, JAKARTA – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diminta menyampaikan ikrar dan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas mereka menjelang pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto menegaskan, para pegawai ASN Kemenkumham tidak boleh mendukung partai politik maupun calon manapun di saat pemilu 2024. Hal itu sendiri sebenarnya diketahui sudah dituangkan dalam Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur agar ASN bebas dari pengaruh dan intervensi partai politik.
“ASN Kemenkumham harus bebas dari intervensi politik, tidak boleh terlibat dalam kampanye atau menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan untuk menguntungkan partai tertentu. ASN juga dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus Parpol,” kata Andap dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (30/1).
Dalam pakta integritas tersebut kemudian juga mengatur mengenai penggunaan media sosial oleh para ASN. Dimana dalam aturannya mereka juga tidak bisa sembarangan memberikan pandangan politik maupun dukungan terhadap calon tertentu.
“Hati-hati menggunakan media sosial dalam genggaman kita. Perhatikan baik-baik pesan yang kita terima dan teruskan, pula foto dan video yang kita unggah. Jangan sampai kontennya berisi ujaran kebencian, hoax, atau kepentingan pasangan calon tertentu,” tegasnya.
Andap kemudian menegaskan, kebebasan berpolitik para ASN nantinya hanya sebatas di saat mereka memberikan hak suara mereka di bilik suara saat proses pemilihan sudah berlangsung.
“Hanya di bilik suara ASN dapat menyalurkan pilihannya. Di luar bilik suara, ASN tidak perlu menunjukkan ekspresi politiknya,” pungkasnya.
