HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menyoroti tingginya biaya rapat dan studi banding, yang justru membuat boros anggaran.
Namun sayangnya, tingginya biaya tersebut tak dibarengi dengan capaian program yang berjalan baik. Seperti contoh program penanganan kemiskinan yang belum optimal, padahal anggaran yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp500 triliun.
Oleh karena itu, Anas mengusulkan agar rapat dan studi banding dilakukan secara online atau daring, sebagaimana yang telah diterapkan pihaknya di Kementerian PAN RB.
“Tentu ini harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Misalnya untuk sosialisasi kebijakan kementerian, di Kementerian PAN RB hampir semuanya sudah daring,” kata Anas dalam siaran pers yang dikutip Holopis.com, Senin (30/1).
Dia mengatakan, bahwa pihaknya saat ini telah membuka forum konsultasi terkait berbagai hal secara tematik secara online.
Menurutnya, pertemuan online ini disamping lebih hemat, juga bisa mempermudah para jajaran di daerah untuk berkonsultasi. Jadi, mereka yang ada di daerah tak perlu datang ke Jakarta.
Anas kemudian mencontohkan, bahwa pekan lalu pihaknya di Kemenpan RB menerima jajaran dari pemerintah kabupaten (pemkab) di Pulau Sumatera untuk berkonsultasi.
“Ada 5-10 orang (yang berkonsultasi). Itu baru satu daerah. Tiap hari bisa 10 daerah yang datang. Sudah berapa biayanya. Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan,” jelas dia.
Sebelumnya, Anas menyebut bahwa anggaran kemiskinan yang totalnya mencapai Rp500 triliun belum terserap optimal.
Dia menyebut bahwa anggaran yang ada, kebanyakan digunakan untuk mengadakan studi banding terkait kemiskinan dan rapat di hotel.
