HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas memberikan penjelasan atas pernyataan sebelumnya, tentang anggaran kemiskinan Rp500 juta habis untuk studi banding dan rapat di hotel.
Dia menjelaskan, bahwa sebagian program penanganan kemiskinan, dengan total anggaran Rp500 triliun itu belum berdampak optimal, bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal,” jelas Azwar Anas dalam keterangan persnya yang dikutip Holopis.com, Senin (30/1).
Dia menegaskan, bahwa tak semua anggaran penanganan kemiskinan habis untuk studi banding dan rapat. Namun ia juga mengakui, terdapat diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel.
“Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” jelas dia lagi.
Anas menjelaskan, bahwa pernyataannya soal anggaran kemiskinan yang disampaikan beberapa hari lalu, merupakan pernyataan dalam konteks membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Saat itu di hadapan lembaga/kementerian dan pemda, Anas memaparkan bahwa logical framework soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
Apabila goalnya pengentasan kemiskinan, maka program yang dijalankan harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan,” tukas Anas.
