Jumat, 20 September 2024
Jumat, 20 September 2024

Polri Kewalahan Hadapi Perdebatan Terkait Pilpres di Medsos

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pihak Polri mengungkapkan bahwa isi media sosial saat ini sudah mulai diramaikan perdebatan mengenai Pilpres 2024.

Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Po,l Reinhard Hutagaol mengatakan, sebagian besar dari konten tersebut adalah perdebatan pro dan kontra masing-masing jagoan mereka.

“Memang kita dari patroli siber sudah mengidentifikasi ada peningkatan daripada ya artinya komen-komen yang pro dan kontra,” kata Reinhard dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (30/1).

Reinhard pun mengklaim, saat ini pihaknya tidak bisa bekerja maksimal karena di luar kewenangan mereka. Oleh karena itu, mereka pun saat ini melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk menangani persoalan tersebut.

“Jadi kita tidak bekerja sendiri, terutama dengan Kominfo yang memang punya otoritas untuk memblokir konten,” kilahnya.

Reinhard kemudian berdalih, Polri tidak lagi mai dituduh perihal kebebasan berpendapat apabila salah dalam mengambil tindakan menghadapi hal tersebut di media sosial.

“Kita tetap harus berhati-hati dalam masalah ini, kalau kita terlalu straight juga kita akan dituduh mengekang kebebasan berpendapat. Jadi kita cari yang alternatif juga dalam hal ini,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Dugaan Kebocoran Data, DJP Imbau Wajib Pajak Jaga Keamanan Data

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran data pada sistem mereka. Hal itu sebagaimana disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti.

Jokowi Salahkan Keteledoran Manusia Penyebab Kebocoran Data Terjadi Lagi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menanggapi terjadinya kembali fenomena kebocoran data yang kali ini adalah data NPWP Kementerian Keuangan.

DJP Bantah 6 Juta Data NPWP Bocor

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah adanya dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru