HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tokoh nasional, Rizal Ramli menilai bahwa persidangan kasus Edy Mulyadi dengan dakwaan membuat keonaran karena pernyataan “jin buang anak” merupakan persidangan yang tidak fair.
Hal ini diutarakan Rizal Ramli, karena tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
“Peradilan ini tidak fair, karena sesuai Undang-Undang Pokok Pers ini merupakan lex specialis yang mestinya ditangani Dewan Pers,” kata Rizal Ramli di PN Jakarta Pusat, Selasa (26/7).
Menurut Rizal Ramli, apa yang terjadi pada Edy Mulyadi hanya keseleo lidah saja, bukan bagian dari perbuatan kriminalitas.
“Apalagi ini bukan kasus kriminal, tapi karena keseleo lidah,” ujarnya.
Menurutnya, persidangan terhadap Edy Mulyadi akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan pers nasional. Karena itu Rizal Ramli berpendapat, Dewan Pers harus proaktif dalam menyikapi kasus seperti ini dengan melaksanakan fungsi menjalin pemahaman dan pendidikan bersama kejaksaan dan pihak kepolisian.
Rizal Ramli menekankan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang dalam menjalankan fungsinya berpedoman kepada transparansi, independensi, dan akuntabilitas yang bersama civil society berfungsi mendorong good governance.
“Pernyataan Edy Mulyadi soal jin buang anak konteksnya adalah dalam rangka melakukan kontrol,” tukasnya.
Lebih jauh, Rizal Ramli juga mempertanyakan, apakah tujuan peradilan terhadap Edy Mulyadi merupakan penegasan bahwa Indonesia saat ini bukan lagi negara demokrasi, tetapi sudah menjadi otoriter.
Pers Indonesia saat ini, lanjut Rizal Ramli, merupakan hasil perjuangan para tokoh pers terdahulu yang meletakkan pers nasional sebagai pers perjuangan.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Adeng AK, terdakwa Edy Mulyadi kali ini mendengarkan keterangan para saksi ahli di bidang bahasa.
Rizal Ramli sendiri mengenal Edy Mulyadi sudah puluhan tahun, tepatnya saat Edy menjadi wartawan di Media Indonesia. Sebagai seorang wartawan senior, menurut Rizal Ramli, Edy cukup berpengalaman dan produktif dalam menghasilkan karya-karya jurnalistik.