JAKARTA – Bupati Keerom, Piter Gusbager mengajak seluruh Kepala Daerah, khususnya di Papua untuk mendukung penuh program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun di lain sisi, Bupati yang menjabat selama dua periode itu juga mengajak seluruh kepala daerah untuk tetap memberikan masukan kepada pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah pusat, agar program-program yang ada dapat berjalan sesuai harapan.
“Bapak Presiden memiliki visi dan komitmen. Maka saya katakan kepada kita semua pemimpin-pemimpin di Papua untuk bagaimana kita mendukung kebijakan Bapak Presiden, sambil juga kita memberikan masukan,” ujar Piter kepada Holopis.com di Jakarta, Kamis (19/2).
Sebagai pemimpin daerah, kata Piter, seluruh kepala daerah harus tetap memberikan masukan terhadap situasi kontekstual pembangunan di daerah, khususnya bagi Kepala daerah di wilayah-wilayah paling pinggir, paling depan.
Dia lantas mengingatkan, bahwa ketika ada kebijakan pemerintah pusat yang tidak terkomunikasi dengan baik, maka itu akan tercipta sebuah resistensi di daerah, yang tentu hal tersebut dapat berdampak buruk bagi jalannya pemerintahan ke depan.
“Itulah bagaimana informasi itu bisa tersampaikan kepada kami dengan baik, sehingga kami bisa menjelaskan dengan baik kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Sehingga program di atas, tidak kemudian menjadi resistensi di bawah,” tutur Piter.
100 Hari Kerja Piter-Daud
Adapun dalam 100 hari kerja ke depan, dirinya bersama Wakil Bupati Keerom, H. Daud akan mulai melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi internal pasca Pilkada, baik itu di lingkup ASN maupun juga dengan tokoh-tokoh masyarakat.
Selain itu dalam 100 hari kerja ke depan, pihaknya juga akan mendorong agar program-program unggulan Presiden Prabowo, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun program pemberian vitamin bagi ibu hamil dapat berjalan baik, melalui kolaborasi antara Pemda dan Pemerintah Kampung.
Dia menyampaikan Pemberian vitamin dengan dosis yang baik kepada ibu hamil di setiap kampung, khususnya kampung-kampung asli dengan membackup dengan dana otonomi khusus (otsus), serta memberikan insentif bagi tokoh agama dan tokoh adat, hingga guru-guru agama dengan besaran Rp700 ribu per bulan.
“Itu mulai saya berikan di tahun ini insentif kepada tokoh adat, kepala suku, ondoafi, kemudian tokoh-tokoh agama, itu ada pastor, pendeta, dan guru-guru agama khusus. Kita gaji mereka dengan dana yang bersumber dari Otsus. Jadi kita harapkan tidak ada lagi yang bertanya uang Otsus itu kemana,” ungkapnya.
“Jadi itu salah satu wujud perhatian kita untuk memperkuat struktur organisasi mereka, kelembagaan mereka. Jadi restrukturisasi kelembagaan adat, kelembagaan sosial ini juga penting dalam mendukung pemerintah untuk kolaborasi membangun,” tandasnya.
