Meski demikian, rencana tersebut masih berupa gagasan awal.
Kajian mengenai kesesuaian habitat, kesehatan satwa, hingga kebutuhan pendanaan masih diperlukan. Hashim juga membuka peluang dukungan pendanaan internasional melalui skema Tropical Forest Forever Facility (TFFF).
Artinya, belum ada keputusan final untuk memindahkan Badak Jawa ataupun mengubah status perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.
Tetapi, penjelasan tersebut belum meredakan penolakan masyarakat.
Pada Sabtu (14/11/2026), tokoh pemuda Pandeglang Bayu Kusuma bersama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana relokasi.
Mereka menilai pemindahan badak bukan pekerjaan mudah.
Perbedaan ekosistem, vegetasi, dan ketersediaan air antara Ujung Kulon dan Alas Purwo menjadi persoalan yang harus dikaji serius.
Belum lagi risiko kematian selama proses penangkapan, pembiusan, dan pengangkutan.
Badak Jawa merupakan satwa yang sangat sensitif terhadap stres sehingga pemindahan lintas provinsi bukan tanpa bahaya.
Aliansi juga meminta pemerintah tidak mengabaikan persoalan di habitat asli, mulai dari ancaman perburuan liar hingga perkawinan sedarah atau inbreeding.
Mereka mendesak pemerintah mengoptimalkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare yang berada di kawasan Ujung Kulon sebelum memikirkan relokasi ke luar pulau.
Tak kalah penting, masyarakat meminta seluruh kajian ilmiah dan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dibuka secara transparan.
Penolakan warga memperlihatkan bahwa rencana relokasi bukan sekadar urusan memindahkan satwa dari satu taman nasional ke taman nasional lain.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!