Gamal PKS Nyatakan Sikap Dukung Pemakzulan Gibran, Gunakan Hak Konstitusional DPR

Permintaan kepada MK harus memenuhi ketentuan Pasal 7B UUD 1945, yakni diajukan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

MK kemudian memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan dalam sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pernyataan Gamal dan penandatanganan usulan HMP oleh anggota DPR merupakan bagian dari dinamika politik dan proses kelembagaan yang sedang berjalan, bukan keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Sikap Gibran di Istana Wapres

Di tengah dinamika tersebut, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menyampaikan sikapnya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Gibran mengatakan menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat. Ia juga menyatakan tidak ingin persoalan yang berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran.

Pada kesempatan itu, Gibran juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan untuk menghadapi persoalan yang sedang berkembang.

“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” katanya.

Gibran kemudian menyampaikan bahwa salah satu saran Presiden adalah agar dirinya tetap berjuang melalui jalur hukum dengan membawa dokumen pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada hari yang sama mengungkapkan bahwa dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Presiden Prabowo, Gibran sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Prasetyo juga menjelaskan bahwa Prabowo memberikan sejumlah masukan dan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa polemik mengenai posisi Gibran masih berlangsung di dua ruang sekaligus, yakni melalui langkah hukum yang hendak ditempuh Gibran dan melalui proses politik konstitusional di DPR.

Hingga saat ini, penyampaian niat untuk mengundurkan diri maupun pengajuan Hak Menyatakan Pendapat oleh anggota DPR belum dengan sendirinya mengakhiri masa jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.