KOGAMTI Desak Bareskrim Bongkar Aktor di Balik Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit

Afandi juga mengingatkan adanya kemungkinan pihak asing memanfaatkan situasi ketidakstabilan di Indonesia untuk kepentingan strategis mereka.

Ia meminta masyarakat tidak lengah terhadap potensi operasi pengaruh maupun strategi intelijen asing yang dapat mengambil keuntungan dari konflik dan kegaduhan dalam negeri.

“Kalau kita tidak hati-hati, bisa saja kita terjebak dalam strategi intelijen negara asing yang mengambil keuntungan dari kegaduhan dan kekacauan di Indonesia. Karena itu, masyarakat harus tetap tenang, kritis, dan tidak mudah terprovokasi,” tandasnya.

Afandi berharap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut dapat berjalan secara terbuka dan menyeluruh sehingga seluruh pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026). Sementara satu orang lainnya berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi.

Asep menjelaskan, penyidik Bareskrim telah melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Menurutnya, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sejumlah nomor telepon tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

“Terdapat beberapa nomor tersebut dimasukkan ke server LIMS (Lawful Interception Management System) tanpa melalui verifikasi, kemudian nomor-nomor tersebut disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya proses penegakan hukum, baik penyelidikan dan penyidikan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku,” jelas Asep.

Asep mengungkapkan, sekitar Oktober 2026, penyidik menemukan dugaan penghapusan file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS. Petugas yang mengetahui peristiwa tersebut kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026.

Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Penyidik menduga penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM hingga pengusaha.

“Terhadap para tersangka tersebut diduga telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep.