MUI Minta Polri Buka Kronologi Penggerebekan Pesantren, Propam Diminta Periksa Dugaan Pelanggaran

Komisi Pesantren MUI Pusat menyampaikan lima poin pernyataan sikap terkait persoalan penggerebekan, pemeriksaan, dan penyitaan oleh aparat Kepolisian di lingkungan pesantren.

1 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Bidang Pesantren bersama Komisi Pesantren MUI Pusat menyampaikan lima poin pernyataan sikap terkait persoalan penggerebekan, pemeriksaan, dan penyitaan di lingkungan pesantren.

Dalam pernyataan resminya, MUI meminta Kepolisian memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kronologi, dasar hukum, serta prosedur tindakan yang dilakukan dalam penanganan perkara tersebut.

MUI juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan yang dinilai tidak proporsional.

Selain itu, MUI menekankan pentingnya perlindungan terhadap para santri, khususnya santriwati dan anak-anak di bawah umur yang berada di lingkungan pesantren.

Perlindungan tersebut, menurut MUI, harus mencakup upaya memastikan tidak adanya intimidasi serta pemberian pendampingan apabila diperlukan.

MUI juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti. Penanganan perkara tersebut diharapkan tidak menggeneralisasi ataupun merugikan kehidupan pendidikan pesantren.

Lebih lanjut, MUI meminta Kementerian Agama dan lembaga terkait turut memberikan perhatian serta pendampingan agar keberlangsungan pendidikan dan hak-hak para santri tetap terjamin.

Melalui lima poin pernyataan sikap tersebut, MUI menekankan pentingnya penegakan hukum yang tetap memperhatikan perlindungan santri serta keberlangsungan fungsi pendidikan pesantren.

Berikut adalah 5 poin pernyataan sikap Komisi Pesantren MUI Pusat atas kasus di Sukoharjo ;

1. Kepolisian memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kronologi, dasar hukum, serta prosedur tindakan penggerebekan, pemeriksaan, dan penyitaan yang dilakukan

2. Propam Polri melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan yang tidak proporsional

3. Perlindungan terhadap santri, khususnya santriwati dan anak di bawah umur, harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan tidak adanya intimidasi serta memberikan pendampingan apabila diperlukan

4. Penyelesaian persoalan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti, tanpa menggeneralisasi atau merugikan kehidupan pendidikan pesantren

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
1 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama