Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui Bidang Pesantren bersama Komisi Pesantren MUI Pusat menyampaikan lima poin pernyataan sikap terkait persoalan penggerebekan, pemeriksaan, dan penyitaan di lingkungan pesantren.
Dalam pernyataan resminya, MUI meminta Kepolisian memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kronologi, dasar hukum, serta prosedur tindakan yang dilakukan dalam penanganan perkara tersebut.
MUI juga meminta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan yang dinilai tidak proporsional.
Selain itu, MUI menekankan pentingnya perlindungan terhadap para santri, khususnya santriwati dan anak-anak di bawah umur yang berada di lingkungan pesantren.
Perlindungan tersebut, menurut MUI, harus mencakup upaya memastikan tidak adanya intimidasi serta pemberian pendampingan apabila diperlukan.
MUI juga mengingatkan agar penyelesaian persoalan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti. Penanganan perkara tersebut diharapkan tidak menggeneralisasi ataupun merugikan kehidupan pendidikan pesantren.
Lebih lanjut, MUI meminta Kementerian Agama dan lembaga terkait turut memberikan perhatian serta pendampingan agar keberlangsungan pendidikan dan hak-hak para santri tetap terjamin.
Melalui lima poin pernyataan sikap tersebut, MUI menekankan pentingnya penegakan hukum yang tetap memperhatikan perlindungan santri serta keberlangsungan fungsi pendidikan pesantren.
Berikut adalah 5 poin pernyataan sikap Komisi Pesantren MUI Pusat atas kasus di Sukoharjo ;
1. Kepolisian memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai kronologi, dasar hukum, serta prosedur tindakan penggerebekan, pemeriksaan, dan penyitaan yang dilakukan
2. Propam Polri melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan pelanggaran prosedur maupun tindakan yang tidak proporsional
3. Perlindungan terhadap santri, khususnya santriwati dan anak di bawah umur, harus menjadi perhatian utama, termasuk memastikan tidak adanya intimidasi serta memberikan pendampingan apabila diperlukan
4. Penyelesaian persoalan hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti, tanpa menggeneralisasi atau merugikan kehidupan pendidikan pesantren



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!