Gus Ipul Usul Pembiayaan PBI Kesehatan Dibagi Berdasarkan Desil, APBN hingga APBD Provinsi

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengusulkan pembagian pembiayaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) berdasarkan desil kesejahteraan masyarakat. Gagasan tersebut telah dibahas bersama Menteri Kesehatan untuk membuat dukungan pembiayaan PBI lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Gus Ipul mengatakan, Dalam skema yang tengah disimulasikan tersebut, pembiayaan desil 1–4 diusulkan bersumber dari APBN, desil 5–6 melalui APBD kabupaten/kota, sedangkan desil 7–8 ditanggung APBD provinsi. Namun, skema itu masih dalam tahap simulasi sebelum nantinya diusulkan kepada Presiden.

“Yang kedua, kita juga ingin eee ke depan, kita sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan bagaimana dukungan kita untuk PBI itu lebih terarah,

terpadu, dan bisa berkelanjutan. Sehingga muncul gagasan bagaimana desil 1, 2, 3, 4 itu nanti dengan APBN desil 5, 6nya itu dari APBD kabupaten/kota dan 7, 8 dari provinsi. Nah ini kita sedang simulasi mudah-mudahan bisa diterima oleh semua pihak dan dengan begitu tentu ketika kita nanti usulkan ke Bapak Presiden,” kata Gus Ipul saat doorstop kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan, saat ini lebih dari separuh masyarakat telah memperoleh bantuan pembiayaan layanan kesehatan melalui PBI JK maupun program pemerintah daerah. Cakupan tersebut, menurutnya, tercatat mencapai sekitar 55 persen.

“Sementara ini kan sudah 50% lebih yang dibantu ya, baik melalui PBI JK maupun eee program dari Pemda. Sehingga mereka eee memperoleh eee pelayanan dari BPJS Kesehatan. Jadi lebih dari 50%. Bahkan tadi datanya sampai 55%,” ujarnya.

Gus Ipul juga mendorong agar cakupan penerima manfaat dapat diperluas hingga desil 8. Namun, bantuan tersebut perlu dipastikan tidak diberikan kepada masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan iuran ditanggung tempat mereka bekerja. Sementara masyarakat yang mampu diharapkan beralih ke kepesertaan mandiri.

“Yang kedua juga tentu yang dibantu di desil 1 sampai 8 itu yang mereka belum menjadi anggota BPJS atau peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh tempat mereka bekerja gitu. Jadi ini juga nanti akan dikolaborasikan. Sementara yang sudah mampu didorong ke mandiri. Itu yang kedua ya,” tuturnya.

Gus Ipul menilai penguatan upaya promotif dan preventif perlu dilakukan agar pembiayaan kesehatan tidak hanya bergantung pada layanan pengobatan. Ia menyoroti peningkatan anggaran iuran BPJS Kesehatan yang kini mencapai Rp195 triliun, tetapi belum diikuti dengan kondisi keuangan yang sehat.

“Misalnya gini ya, berapa sih iuran yang diberikan ke BPJS Kesehatan 5 tahun yang lalu? Sekitar 100-an triliun. Sekarang sudah 195 triliun tapi sampai hari ini eee BPJS masih rugi,” lanjutnya.

Karena itu, ia berharap penguatan upaya promotif dan preventif dapat berjalan beriringan dengan perbaikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat dan program bantuan pemerintah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

“Nah kita harapkan ke depan promotif preventifnya dikuat diperbuat dan yang kedua ke berikutnya harapan kepada BPJS untuk bisa mengatasi kerugian-kerugian ini dalam jangka ke depan ya, sehingga benar-benar sehat. Masyarakatnya sehat BPJS-nya sehat gitu. Program-program kita tepat sasaran,” pungkasnya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Ronalds Petrus Gerson
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama