Pemda Bisa Dapat Insentif Rp1 Triliun karena MBG? Ini Kata Kepala BGN

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah daerah (Pemda) yang berhasil menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut akan masuk dalam penilaian pemberian insentif fiskal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2027. Namun, anggaran Rp1 triliun yang disiapkan untuk insentif tersebut bukan secara khusus diperuntukkan bagi program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan, anggaran Rp1 triliun merupakan total dana insentif yang selama ini disediakan Kemendagri untuk pemerintah daerah berdasarkan sejumlah indikator kinerja.

“Jadi 1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kemendagri, bukan kok kemudian khusus untuk yang MBG saja, bukan. Atau bukan kemudian pemenangnya dikasih 1 triliun, bukan. 1 triliun adalah anggaran insentif yang diberikan, yang disediakan oleh Kemendagri yang selama ini sudah jalan,” kata Sudaryono saat ditemui awak media, di Jakarta Selatan, dikutip Holopis.com, Kamis (29/10).

Ia menerangkan, pemberian insentif kepada daerah selama ini mempertimbangkan berbagai capaian, termasuk keberhasilan mengendalikan inflasi. Daerah dengan kinerja terbaik dalam satu wilayah penilaian dapat memperoleh insentif dengan nominal tertentu.

“Selama ini ada yang misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, nah itu nanti juaranya dikasih insentif 2 miliar, 3 miliar, begitu. Jadi 1 triliun itu jumlah semua,” ujarnya.

Sudaryono mengatakan, MBG akan menjadi salah satu parameter tambahan dalam penilaian pemerintah daerah pada tahun depan. Adapun indikator yang selama ini digunakan Kemendagri antara lain pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan.

Meski demikian, BGN bersama Kemendagri masih merumuskan indikator khusus untuk menilai keberhasilan pelaksanaan MBG. Salah satu opsi yang dibahas ialah penurunan angka stunting, sementara opsi lainnya berkaitan dengan kualitas pelayanan program tersebut.

“Ada satu lagi indikasi yaitu bagaimana, ini yang sedang kita define dengan BGN, indikatornya apa. Indikatornya apakah hanya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah keprimaan dalam pelayanan MBG misalnya, atau apa. Ini yang sedang kita siapkan,” jelasnya

Sudaryono menegaskan, MBG hanya akan menambah kriteria dalam skema insentif yang sudah berjalan. Karena itu, keberhasilan menjalankan program tersebut belum menjadi satu-satunya dasar penilaian pemberian insentif kepada pemerintah daerah.

“Tapi MBG urusannya nambahi kriteria baru yaitu urusannya urusan Makan Bergizi Gratis, nambahi yang sudah jalan. Itu sih kira-kira,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana memasukkan dukungan terhadap MBG sebagai salah satu aspek penilaian insentif fiskal bagi pemerintah daerah pada 2027. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (28/10).

Tito menjelaskan, skema insentif fiskal dengan total anggaran Rp1 triliun telah berjalan pada 2026 melalui tiga gelombang penilaian yang mencakup enam wilayah atau region. Pemerintah berencana melanjutkan skema tersebut dengan menambahkan aspek dukungan terhadap MBG dalam penilaian tahun depan.

“Nah, tahun depan kita akan juga pertandingkan, salah satunya adalah kepala daerah yang paling mendukung program MBG atau kreatif dan lain-lain mensukseskan program makanan bergizi gratis ini,” ujar Tito.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Vhina Noviyanti
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Vhina Noviyanti, Ronalds Petrus Gerson
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama