Sebanyak 524.449 rumah tangga di Jakarta tercatat aktif memilah sampah secara mandiri hingga 19 Oktober 2026. Jumlah tersebut meningkat 133 persen dibandingkan dengan kondisi pada Juli 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania, mengatakan peningkatan tersebut menjadi salah satu capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya.
“Pengelolaan sampah juga dilakukan mulai dari hulu-hilir, mulai dari kesadaran pemilahan sampah mandiri dan saat ini sudah menunjukkan sebuah lompatan yang signifikan,” ujar Atika, dikutip Holopis.com, Rabu (28/10).
Peningkatan partisipasi warga tersebut merupakan bagian dari gerakan “Jaga Jakarta Bersih, Pilah Sampah” yang dicanangkan sejak 10 Mei 2026. Gerakan ini berlandaskan Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber, yang ditetapkan pada 30 April 2026.
Melalui program tersebut, warga didorong untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sampah anorganik berpotensi didaur ulang, sedangkan sampah residu perlu ditangani sesuai peruntukannya.
Upaya ini menjadi bagian dari perubahan sistem pengelolaan sampah di Jakarta, dari pola kumpul, angkut, dan buang menjadi pilah, angkut, dan olah. Pemilahan sejak sumber diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Selain mendorong pemilahan sampah dari rumah, Pemprov DKI Jakarta juga mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah. Salah satunya melalui Saringan Sampah TB Simatupang (SSTBS), yang keberhasilannya berpotensi direplikasi di 11 anak sungai lainnya.
Dalam paparan tersebut, tercatat sebanyak 13.680 ton sampah ditangani pada periode Januari hingga September 2026. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pengendalian sampah yang masuk ke aliran sungai.
Bappeda Dorong RTH dan Hunian Terjangkau
Pengelolaan sampah merupakan salah satu bagian dari agenda pembangunan kota yang layak huni. Atika mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya meningkatkan kualitas hidup warga melalui penataan utilitas, perluasan ruang terbuka hijau (RTH), serta penyediaan permukiman yang layak.
“Pemprov DKI terus berupaya meningkatkan kualitas hidup melalui penataan kota yang terintegrasi mencakup utilitas, penyediaan RTH, tata kelola persampahan, serta pemenuhan permukiman yang layak,” jelasnya.
Untuk memperluas ruang terbuka hijau, Pemprov DKI Jakarta mendorong kolaborasi dalam penyediaan taman agar lebih merata. Sementara itu, pemenuhan hunian terjangkau dilakukan melalui pembangunan rumah susun dengan skema tahun jamak atau multiyears.
Hingga September 2026, pembangunan Rumah Susun Padat Karya Tahap 2 telah mencapai progres fisik 52,6 persen. Rumah Susun Marunda Klaster C mencapai 44,5 persen, sedangkan Rumah Susun Rorotan 9 Tahap 1 baru mencapai 18,7 persen.
Di sektor infrastruktur pengendalian banjir, Pemprov DKI Jakarta juga melanjutkan pembangunan rumah pompa, waduk, embung, dan tanggul. Sejumlah proyek yang masih berjalan meliputi Waduk Sunter Hulu Hilir dengan progres 41,35 persen, Embung Cilandak sebesar 28,50 persen, serta Embung Kebagusan sebesar 28,50 persen.
Adapun pembangunan Tanggul Kali Angke telah mencapai 75,44 persen, Penataan Kali Cideng Atas sebesar 71,01 persen, dan Tanggul Kali Jatikramat sebesar 37,51 persen.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!