HOLOPIS.COM, JAKARTA — Serikat Petani Indonesia (SPI) mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria di DPR RI benar-benar diarahkan untuk menjalankan reforma agraria sejati dan mengatasi ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia.
Dewan Pimpinan Pusat SPI meminta sedikitnya 80 persen tanah dalam skema reforma agraria dialokasikan untuk petani dan rakyat, bukan justru didominasi kepentingan korporasi kehutanan, perkebunan, pariwisata, real estate maupun industri eksploitatif.
SPI menilai pembahasan RUU tersebut menjadi momentum penting untuk melahirkan instrumen hukum yang mampu memperkuat pelaksanaan reforma agraria sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial, mengatasi ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, menyelesaikan konflik agraria, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan.
“Reforma agraria yang asli bukan reforma agraria palsu,” tegas Ketua Umum DPP SPI, Henry Saragih dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Minggu (13/9/2026).
Menurut Henry, proses pembahasan RUU tersebut harus dikawal masyarakat, khususnya petani, rakyat tak bertanah, masyarakat adat dan kelompok masyarakat miskin lainnya. Pengawalan diperlukan agar substansi regulasi tidak bergeser dari tujuan reforma agraria yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Bukan Sekadar Sertifikasi Tanah
Henry menilai reforma agraria pada dasarnya merupakan amanat konstitusi untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mewujudkan keadilan sosial.
Ketimpangan agraria yang berlangsung selama bertahun-tahun, menurut SPI, telah berkontribusi terhadap munculnya konflik agraria, kemiskinan struktural dan terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah.
Karena itu, RUU Pengaturan Reforma Agraria semestinya menjadi instrumen untuk melakukan koreksi terhadap struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, sekaligus mendorong penyelesaian konflik agraria secara adil.
SPI menyatakan mendukung pembentukan RUU tersebut sepanjang regulasi yang dihasilkan benar-benar mempercepat pelaksanaan reforma agraria dan tidak sekadar membuat kerangka hukum baru yang justru menjauh dari prinsip keadilan agraria.
Henry juga menegaskan RUU Pengaturan Reforma Agraria harus memperkuat, bukan menggantikan, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 sebagai dasar utama hukum agraria nasional.
Selain itu, RUU tersebut dinilai harus berpedoman pada Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dengan prinsip tersebut, reforma agraria harus ditempatkan sebagai proses penataan ulang struktur penguasaan sumber-sumber agraria demi kepentingan masyarakat.
SPI mengingatkan reforma agraria tidak boleh dipersempit menjadi program administratif berupa sertifikasi tanah atau legalisasi aset.
Menurut SPI, reforma agraria harus menghasilkan perubahan struktural terhadap ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Tanpa perubahan tersebut, persoalan agraria dinilai hanya akan berulang dan cita-cita keadilan sosial berisiko berhenti sebagai slogan.
Tolak Konsep “Tanah Sisa”
SPI meminta RUU Pengaturan Reforma Agraria memuat sejumlah substansi konkret, antara lain penyelesaian konflik agraria struktural, pembentukan kelembagaan yang kuat dan memiliki kewenangan, perlindungan hak petani, serta pengaturan reforma agraria di kawasan hutan dan berbagai sektor yang selama ini menjadi sumber konflik.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!