Tunggakan Dosen Rp5,7 Triliun Belum Beres, CELIOS Minta Oxford Cs Batalkan Universitas Republik Indonesia

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Di tengah tunggakan tunjangan profesi dosen Rp5,7 triliun, proyek Universitas Republik Indonesia menuai kritik. CELIOS desak kampus elite Inggris mundur.

Rencana pembangunan 10 perguruan tinggi baru melalui proyek Universitas Republik Indonesia menuai kritik dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).

Lembaga kajian independen tersebut meminta jaringan universitas elite Inggris Russell Group meninjau ulang keterlibatannya dalam proyek tersebut, dengan alasan pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah besar terkait kualitas pendidikan tinggi dan kesejahteraan dosen.

CELIOS secara resmi mengirim surat kepada pimpinan Russell Group yang berisi permintaan agar kerja sama pembangunan Universitas Republik Indonesia dikaji kembali.

Surat tersebut ditujukan kepada Chief Executive Russell Group, Profesor Libby Hackett, dan ditandatangani Direktur CELIOS Media Wahyudi Askar.

Dalam surat itu, CELIOS menyebut pembangunan kampus baru dalam jumlah besar bukan menjadi persoalan utama pendidikan tinggi Indonesia saat ini.

Menurut mereka, tantangan terbesar justru berada pada peningkatan kualitas dosen, fasilitas riset, laboratorium, serta dukungan pendanaan akademik.

"CELIOS mendukung kerja sama akademik Indonesia-Inggris, tetapi menilai rencana pemerintah membangun 10 kampus baru bernama Universitas Republik sebagai prioritas kebijakan yang keliru," tulis Media Wahyudi Askar dalam surat tersebut.

CELIOS menyoroti kondisi anggaran pendidikan tinggi yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dasar perguruan tinggi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah masih adanya tunggakan tunjangan profesi dosen aparatur sipil negara (ASN) yang disebut mencapai sekitar Rp5,7 triliun.

Menurut CELIOS, persoalan kesejahteraan tenaga pengajar tersebut seharusnya menjadi perhatian utama sebelum pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk membangun institusi pendidikan baru.

Selain masalah tunjangan profesi, CELIOS juga menyoroti keterbatasan pendanaan penelitian.

Banyak dosen di Indonesia disebut masih menghadapi kendala dalam menjalankan riset karena dukungan anggaran yang belum memadai.

CELIOS membandingkan jumlah perguruan tinggi yang sudah ada saat ini dengan jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang mereka sampaikan, Indonesia telah memiliki sekitar 4.303 lembaga pendidikan tinggi untuk melayani populasi sekitar 285 juta penduduk.

Dengan jumlah tersebut, CELIOS menilai masalah utama pendidikan tinggi nasional bukan kekurangan jumlah kampus, melainkan bagaimana meningkatkan mutu institusi yang sudah ada.

"Kebutuhan utama Indonesia bukan membangun lebih banyak gedung kampus, tetapi memperkuat kualitas dosen, laboratorium, dana riset, dan beasiswa," tulis CELIOS.

Terkait alasan pemerintah membangun kampus baru untuk memperbanyak tenaga profesional, khususnya bidang kesehatan, CELIOS menawarkan alternatif lain.

Mereka menilai pemerintah dapat memperluas kapasitas fakultas kedokteran di universitas yang telah berjalan dibanding memulai pembangunan institusi baru dari awal.

CELIOS juga mengingatkan Russell Group agar mempertimbangkan dampak reputasi apabila tetap terlibat dalam proyek tersebut.

Menurut mereka, kerja sama dengan pemerintah Indonesia berpotensi mendapat sorotan apabila publik menilai proyek itu mengabaikan penguatan perguruan tinggi yang sudah ada.

Russell Group sendiri merupakan asosiasi yang menaungi 24 universitas riset ternama di Inggris, termasuk sejumlah kampus kelas dunia seperti University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London, dan London School of Economics.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia merancang pembangunan Universitas Republik Indonesia sebagai bagian dari upa

ya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi nasional melalui kerja sama internasional.

Proyek tersebut diarahkan untuk menghadirkan perguruan tinggi bertaraf global dengan dukungan mitra akademik dari luar negeri.

Namun, kritik CELIOS menambah panjang perdebatan mengenai prioritas kebijakan pendidikan tinggi nasional.

Di tengah ambisi menghadirkan kampus baru berstandar internasional, pemerintah kini dihadapkan pada tuntutan untuk terlebih dahulu menyelesaikan persoalan mendasar, termasuk kesejahteraan dosen dan penguatan kualitas riset dalam negeri.