Batu Bara PLN Habis di Juni, Bos Purwa Semprot Direksi-Komut: Ngapain Aja Kerjanya?

JAKARTA, Holopis.com – Bos Purwa menyoroti stok batu bara PLN yang menipis pada Juni 2026 dan mempertanyakan kinerja direksi serta komisaris di tengah krisis pasokan.

Kritik terhadap PT PLN (Persero) menguat setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyinggung menipisnya pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PLN pada pertengahan tahun ini.

Situasi tersebut memicu sorotan publik, termasuk dari pegiat media sosial Bos Purwa yang mempertanyakan kinerja jajaran direksi dan komisaris perusahaan listrik negara itu.

Polemik ini bermula saat Bahlil memaparkan kondisi pasokan batu bara untuk pembangkit PLN dalam forum energi di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut dia, kebutuhan batu bara PLN sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 154 juta metrik ton.

Dengan skema domestic market obligation (DMO), pasokan yang semestinya bisa diakses PLN bahkan disebut berada di kisaran 180 juta sampai 190 juta metrik ton.

Namun dalam praktiknya, realisasi yang sudah masuk ke PLN disebut baru mencapai 141 juta metrik ton.

Dari jumlah itu, kontrak yang telah diamankan PLN sebelumnya berada di angka 134 juta metrik ton.

Angka inilah yang kemudian menjadi sorotan, sebab ketersediaan batu bara dinilai terlalu cepat menipis ketika tahun baru berjalan hingga Juni.

Bahlil secara terbuka mempertanyakan mengapa stok batu bara untuk kebutuhan pembangkit bisa berada dalam kondisi tipis saat semester pertama belum sepenuhnya berakhir.

Menurut dia, jika kebutuhan tahunan PLN berada di kisaran 154 juta metrik ton dan yang sudah diterima mencapai 141 juta metrik ton, maka sisa yang ada tidak lagi besar untuk menopang kebutuhan berikutnya.

Ia juga mengaku menemukan persoalan lain, yakni kualitas batu bara yang diterima PLN tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pembangkit.

Sebagian pasokan disebut memiliki nilai kalori di bawah spesifikasi ideal, sehingga PLN membutuhkan batu bara tambahan dengan kualitas lebih tinggi untuk proses pencampuran.

Kondisi itu membuat konsumsi batu bara menjadi lebih boros untuk menghasilkan pasokan listrik dalam jumlah yang sama.

Meski begitu, Bahlil menilai persoalan teknis seperti kualitas batu bara seharusnya sudah dapat dipetakan sejak awal.

Ia menegaskan, PLN sebagai operator pembangkit seharusnya memiliki mitigasi yang matang terhadap potensi gangguan pasokan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas batu bara.

Sorotan dari pemerintah itu kemudian mendapat respons dari Bos Purwa.

Lewat unggahan di media sosial, ia menilai evaluasi terhadap PLN memang layak dilakukan.

Ia menyoroti kontrak pengadaan batu bara yang dinilai belum sepenuhnya mengunci kebutuhan PLN untuk setahun penuh.

Dalam unggahannya, Bos Purwa menyebut kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta ton, sedangkan kontrak yang telah diamankan baru sekitar 134 juta ton.

Artinya, menurut dia, masih ada selisih sekitar 20 juta ton yang belum tertutup.

Ia juga menyinggung harga DMO sebesar 70 dolar AS per ton yang disebut membuat sejumlah pemasok lebih tertarik mengekspor batu bara ketimbang menjualnya ke PLN.

Kritik Bos Purwa tak berhenti pada urusan pasokan.

Ia juga melontarkan sindiran keras kepada direksi dan komisaris PLN karena menilai persoalan sebesar ini semestinya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

Pertanyaan soal apa yang dikerjakan jajaran petinggi PLN pun ikut mencuat di tengah ramainya perbincangan soal kondisi pasokan energi untuk pembangkit.

Isu pasokan batu bara ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keandalan sistem kelistrikan nasional.

Sebelumnya, Pulau Jawa sempat mengalami pemadaman listrik bergilir yang memicu evaluasi dari pemerintah.

Dalam konteks itulah Bahlil menegaskan bahwa stabilitas listrik tidak hanya ditentukan oleh jumlah batu bara, tetapi juga oleh kualitas bahan bakar yang digunakan pembangkit.

Sampai saat ini, PLN belum menyampaikan penjelasan resmi terkait kritik Bos Purwa maupun pernyataan Bahlil soal stok batu bara yang menipis di bulan Juni.

Namun polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring dorongan publik agar pengelolaan pasokan energi untuk pembangkit listrik dibenahi secara serius.