JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto memuji gerakan dan inovasi Polda Metro Jaya dalam penguatan sistem keamanan perkotaan berbasis teknologi di ibu kota. Di mana telah dilakukan integrasi kamera pengawas, pusat komando digital, hingga keterlibatan masyarakat dinilai membuat pola pengamanan di Jakarta bergerak menuju sistem yang lebih modern dan responsif.
“Keamanan hari ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola konvensional. Jakarta membutuhkan sistem keamanan terpadu berbasis teknologi, data, dan kolaborasi masyarakat. Dalam konteks itu, Program Jaga Jakarta menunjukkan arah transformasi kepolisian yang semakin responsif dan modern,” kata Hari dalam pemaparan kajian bertajuk Jaga Jakarta: Inovasi Keamanan untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Hari, pendekatan pengamanan di kota sebesar Jakarta harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Tingginya mobilitas masyarakat dan kompleksitas persoalan perkotaan dinilai tidak lagi cukup ditangani dengan metode pengawasan tradisional.
Ia menilai Program Jaga Jakarta menghadirkan pola baru melalui integrasi teknologi pengawasan, pusat komando digital, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan kota.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam kajian tersebut adalah keberadaan jaringan CCTV yang terkoneksi langsung dengan Command Center. Sistem itu dinilai membuat aparat mampu memantau kondisi lapangan secara langsung dan mempercepat pengambilan keputusan ketika terjadi gangguan keamanan.
“Ini merupakan bentuk nyata transformasi menuju smart policing. Polisi tidak lagi sekadar bekerja secara reaktif setelah kejadian, tetapi mulai bergerak pada pendekatan preventif dan prediktif,” ujar Hari.
Tidak hanya mengandalkan pemantauan visual, Program Jaga Jakarta juga disebut memperkuat mekanisme perlindungan warga melalui fitur Panic Button yang terintegrasi dengan sistem pengawasan digital dan pusat komando.
Dengan dukungan geolokasi, aparat keamanan disebut dapat segera mengetahui titik kejadian, memantau situasi melalui kamera terdekat, lalu mengirim personel dalam waktu singkat.
“Yang dibangun bukan sekadar pengawasan, tetapi perlindungan warga secara real-time. Ini menunjukkan orientasi pelayanan publik yang semakin kuat dalam tubuh kepolisian,” katanya.
Hari menilai keberhasilan sistem keamanan modern bukan hanya diukur dari kecanggihan teknologi, melainkan juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat. Karena itu, keterlibatan komunitas lokal, organisasi masyarakat, hingga media dianggap penting dalam menjaga keamanan kota secara kolektif.
Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat membantu memperkuat literasi keamanan publik, mencegah penyebaran hoaks, sekaligus memperluas deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.
“Ketika masyarakat merasa aman, laporan cepat ditindaklanjuti, bantuan mudah diakses, dan respons aparat berlangsung cepat, maka kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya,” tuturnya.
Meski dinilai membawa kemajuan dalam sistem keamanan perkotaan, Hari mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, mulai dari perlindungan data pribadi warga, integrasi antarinstansi, hingga pengawasan terhadap penggunaan teknologi pengamanan agar tetap menghormati hak-hak sipil.
Ia pun mendorong adanya penguatan regulasi, audit berkala sistem keamanan, serta penyusunan standar operasional yang lebih jelas agar Program Jaga Jakarta dapat berjalan berkelanjutan.
Dalam kajian tersebut, Program Jaga Jakarta dinilai berpotensi menjadi model baru pelayanan kepolisian modern yang tidak hanya berbasis teknologi, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dan partisipasi masyarakat di era digital.
