HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI menegaskan arah baru ekonomi Indonesia yang lebih berdikari dan berdaulat.
Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026) membahas penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya implementasi Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar ekonomi nasional yang berpihak pada rakyat.
Pasal tersebut menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan.
Menanggapi hal itu, Kawendra menyebut arah kebijakan Presiden semakin jelas dalam mendorong kemandirian ekonomi nasional.
“Kita sama-sama melihat bagaimana komitmen Presiden Prabowo mengimplementasikan Pasal 33, bahwa arah baru ekonomi kita sudah jelas mengedepankan kepentingan bangsa dan rakyat supaya tidak selamanya kita didikte oleh bangsa lain dan kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Kawendra usai rapat.
Ia juga menyoroti pernyataan Presiden terkait potensi “kebocoran ekonomi” yang disebut telah berlangsung lebih dari dua dekade.
“Tadi disampaikan Presiden Prabowo selama 20 tahun lebih berapa banyak ‘kebocoran’ yang kita lihat dan ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Aset kita milik negara harus kita optimalkan untuk kepentingan bangsa,” katanya.
Kawendra menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global.
“Yang menjadi prinsip kita hari ini, kita melihat bersama bahwa komitmen Presiden sudah jelas bagaimana Pasal 33 akan diimplementasikan secara nyata,” tutupnya.
