HOLOPIS.COM, JAKARTA – Industri animasi Indonesia resmi menabrak batas baru dalam peta ekonomi kreatif global, seiring lonjakan drastis pendapatan dari sektor kekayaan intelektual (original intellectual property/IP) orisinal yang kini sukses melampaui raihan ekspor jasa maklon konvensional.
Catatan bersejarah ini terangkum dalam Indonesia Animation Report 2026, memotret pertumbuhan ekstrem pendapatan IP lokal yang melesat hingga 279,53 persen jika disandingkan dengan performa satu dekade silam pada tahun 2015.
Pergeseran dramatis ini mengubah total anatomi industri kreatif nasional: imajinasi kolektif animator tanah air kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen murah perakit proyek visual (service) milik studio raksasa Hollywood atau Jepang.
Nilai pasar animasi nasional pun menggelembung ke angka Rp798,15 milar pada akhir tahun lalu, sebuah lompatan masif sebesar 3,3 kali lipat dalam kurun sepuluh tahun dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata 12,86 persen.
“Industri animasi bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan motor baru pertumbuhan ekonomi nasional yang bertumpu pada kekuatan gagasan orisinal berdaya saing global,” tegas Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, saat merilis laporan tersebut di Jakarta, Selasa (19/5).
Hingga pertengahan tahun ini, tercatat ada 308 kekayaan intelektual animasi orisinal aktif buatan Indonesia yang telah mengudara secara global dan menembus berbagai etalase platform streaming internasional terkemuka.
Di balik angka-angka fantastis tersebut, laporan kolaboratif ini juga menyingkap anomali geografis; kendati studio fisik masih tersentralisasi di Pulau Jawa, pasokan talenta kreatif sebenarnya tersebar merata di berbagai penjuru daerah.
Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI), Daryl Wilson, memaparkan bahwa pemetaan ini sangat krusial bagi pemerintah dan asosiasi agar intervensi program kerja ke depan bisa langsung menyasar kantung-kantung talenta lokal tersebut.
“Data ini sangat kami butuhkan untuk menstrategikan masa depan bersama, sehingga kita tahu persis di mana saja pelaku industri ini berada agar program bisa langsung dieksekusi di wilayah mereka,” jelas Daryl.
Namun, lompatan menuju kemandirian ekonomi ini masih dibayangi oleh tantangan klasik, mulai dari keringnya akses permodalan studio untuk ekspansi global hingga minimnya proteksi hukum bagi para pekerja lepas (freelancer).
Menanggapi situasi ini, Kepala Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Aulia Hadi, merekomendasikan percepatan perumusan National Animation Roadmap yang mengikat ekosistem ini secara utuh dari hulu ke hilir.
“BRIN berkomitmen mengawal riset terapan ini guna memastikan kebijakan publik yang dilahirkan pemerintah nantinya tidak salah sasaran dan benar-benar melindungi ekosistem industri kita,” imbuh Aulia.
Kepedulian senada juga datang dari dunia akademis, di mana Rektor Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS), Prof. Pulung, menekankan urgensi pergeseran paradigma pendidikan agar melahirkan pemilik gagasan, bukan buruh pabrik visual.
“Perguruan tinggi memikul tanggung jawab moral untuk melahirkan SDM unggul dan riset terapan yang mampu mendorong karya IP animasi lokal naik kelas serta berdaulat di panggung dunia,” ujar Prof. Pulung.
Kolaborasi taktis lintas sektor (hexahelix) ini ditargetkan mampu mengawal lima paket kebijakan strategis baru, termasuk skema pembiayaan berbasis HKI, guna mengantarkan pasar animasi domestik menembus angka Rp1 triliun pada tahun 2030.
