JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggaran laundry Pemprov Kaltim Rp450 juta per tahun viral dan menuai sorotan warganet yang mempertanyakan rincian biayanya.
Jagat media sosial kembali ramai setelah beredar rincian anggaran laundry yang dikaitkan dengan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Anggaran yang disebut mencapai Rp450 juta per tahun itu langsung memicu perdebatan publik, terutama setelah muncul detail tarif pencucian pakaian yang dinilai tidak biasa.
Isu ini mencuat setelah data anggaran tersebar luas dan menjadi bahan diskusi panas di platform X (Twitter).
Banyak warganet mempertanyakan harga satuan laundry yang dianggap terlalu tinggi.
Salah satu komentar yang viral datang dari akun @hidupsdbagai62.
“Laundry sempak 15 ribu per biji, demi apa? Sempaknya Gub Kaltim sempak titan kah?” cetusnya.
Komentar tersebut langsung menyebar luas dan memicu reaksi berantai dari netizen lain.
Warganet lain ikut menyoroti mahalnya tarif tersebut.
“Di tempat gue express 6 jam itu Rp20 ribu/kg ini Rp40 ribu satuan anjir mahal amat,” tulis seorang pengguna X.
Ada juga yang membandingkan dengan layanan laundry pada umumnya.
“Handuk paling gede cuma Rp25 ribu, ini bisa Rp40 ribu per item. Premium banget ini,” komentar netizen lainnya.
Bahkan fasilitas tempat laundry juga ikut jadi sorotan.
“Tempatnya biasa aja, bukan laundry premium. Tapi harga kayak hotel bintang lima,” tulis warganet lain.
Komentar lain menyinggung cara pengeringan pakaian.
“Laundry jutaan tapi masih dijemur matahari? Laundry koin aja udah otomatis,” tulis netizen.
Rincian Biaya
Dalam data yang beredar di publik, beberapa tarif laundry yang memicu kontroversi antara lain.
Pakaian dalam: Rp15.000 per item
Layanan express 6 jam: Rp40.000 per pakaian
Mukena dan sajadah: Rp40.000 per item
Bedcover: hingga Rp600.000
Keset: Rp125.000
Selain itu, total anggaran laundry disebut mencapai Rp450 juta per tahun, yang membuat publik semakin mempertanyakan besarnya nilai tersebut.
Perdebatan di media sosial terus meluas seiring banyaknya komentar warganet yang menilai angka tersebut tidak wajar.
Isu ini juga memicu diskusi soal transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, terutama di tengah sorotan publik terhadap belanja pemerintah.
