HOLOPIS.COM, JAKARTA – Fenomena konten psikologi di media sosial kian menjamur. Mulai dari pembahasan soal trauma, kepribadian, hingga hubungan, semuanya dikemas ringan dan mudah dicerna. Namun di balik popularitasnya, muncul kekhawatiran soal validitas informasi yang beredar.
Psikolog Klinis Sri Mulyani Nasution, yang akrab disapa Riri, menilai ketertarikan masyarakat terhadap topik psikologi memang tidak bisa dilepaskan dari sifat dasar manusia itu sendiri.
“Topik mengenai manusia itu memang menarik, karena itu menyangkut diri kita sendiri. Semua orang pasti tertarik ketika membahas perilaku manusia,” ujarnya kepada Holopis.com, Selasa (21/4).
Menurut Riri, di era media sosial saat ini, informasi juga memiliki nilai ekonomi. Hal ini membuat banyak pihak berlomba menyajikan konten yang dianggap “laku”, termasuk topik psikologi.
“Sekarang ini informasi bisa mendatangkan uang. Orang akan mencari topik yang paling diminati, dan perilaku manusia itu lahan yang sangat ‘basah’,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa secara alami, manusia memang memiliki dorongan untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Pada sebagian orang, hal tersebut kemudian berkembang menjadi keinginan untuk berbagi, meskipun tidak selalu didukung oleh latar belakang keilmuan yang memadai.
Namun, di sinilah tantangan muncul. Riri menegaskan bahwa masyarakat umum seringkali kesulitan membedakan mana informasi psikologi yang valid dan mana yang menyesatkan.
“Bagi yang punya latar belakang pendidikan psikologi mungkin lebih mudah membedakan. Tapi masyarakat awam tidak selalu bisa melihat perbedaannya,” katanya.
Ia menekankan bahwa satu-satunya langkah yang bisa dilakukan masyarakat sebagai konsumen adalah lebih selektif dalam memilih sumber informasi.
“Carilah informasi yang memang berasal dari ahlinya. Setiap ilmu sebaiknya disampaikan oleh orang yang punya latar belakang keilmuan tersebut,” tegasnya.
Menurutnya, gelar akademik menjadi salah satu indikator penting. Psikolog umumnya mencantumkan identitas seperti S.Psi, M.Psi, atau gelar profesi psikolog di belakang nama mereka.
“Kalau memang psikolog, biasanya akan dicantumkan. Itu bisa jadi salah satu cara sederhana untuk mengecek kredibilitas,” jelas Riri.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kekhawatiran terhadap maraknya konten psikologi bukan soal persaingan atau “perebutan lahan”, melainkan soal dampak yang bisa ditimbulkan.
“Ini bukan soal takut lahan diambil. Tapi bagaimana informasi yang diberikan ke masyarakat itu benar, karena ini berkaitan dengan kondisi mental dan bisa berdampak besar,” ujarnya.
Di tengah derasnya arus informasi, Riri mengingatkan bahwa konten psikologi yang tidak berbasis ilmu berpotensi menyesatkan bahkan merugikan. Karena itu, literasi dan kehati-hatian menjadi kunci agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan.
