HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengadaan proyek konstruksi, termasuk penyesuaian harga tender dan distribusi proyek yang dinilai belum merata.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPENSI, La Ode Safiul Akbar menegaskan pentingnya eskalasi harga pada proyek yang belum dikontrak, mengingat acuan biaya yang digunakan masih berdasarkan kondisi tahun sebelumnya.
“Kami meminta agar proyek yang belum berkontrak diberikan ruang untuk penyesuaian harga agar pelaku usaha tidak menanggung beban biaya yang tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Holopis.com, Minggu (12/4/2026).
Selain itu, GAPENSI juga menyoroti pola distribusi proyek yang dinilai belum berpihak pada pelaku usaha nasional, khususnya kontraktor swasta dan daerah.
Sementara itu, Ketua Umum GAPENSI, Andi Rukman Nurdin Karumpa menekankan bahwa proyek konstruksi seharusnya ditenderkan secara terbuka, bukan melalui skema swakelola dalam skala besar yang berpotensi menghambat partisipasi swasta.
Menurutnya, dominasi proyek oleh pihak tertentu, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat mempersempit ruang gerak kontraktor nasional dan memicu ketimpangan di sektor konstruksi.
Selain itu, praktik swakelola juga dinilai berisiko menimbulkan ketidakpastian pembayaran, yang pada akhirnya berdampak pada kesehatan keuangan pelaku usaha.
Meski demikian, GAPENSI menegaskan tetap mendukung program pembangunan pemerintah. Namun, mereka mendorong adanya kolaborasi yang lebih inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
“Kami berharap proyek-proyek besar juga dapat melibatkan swasta nasional, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan hingga ke daerah,” tutup Andi Rukman.
Dorongan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi ekosistem konstruksi nasional agar lebih adil, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah tekanan ekonomi global.
