HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai bergerak cepat membuka akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan lahan-lahan strategis milik negara. Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung menginstruksikan agar kawasan premium bisa digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa arahan tersebut diberikan dalam rapat terbatas di Istana Negara. Pemerintah diminta mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan bisa segera berjalan.
“Dan utamanya di daerah strategis. Tadi arahan Bapak Presiden Prabowo untuk Pak Nusron, Menteri ATR agar mempersiapkan lahan-lahan untuk perumahan dengan cepat. Untuk pembiayaan dan pembangunannya oleh Danantara,” kata Ara, Senin (6/4/2026).
Sejumlah lokasi mulai disiapkan, termasuk kawasan Tanah Abang dan Bandung. Lahan-lahan milik negara ini akan dioptimalkan untuk pembangunan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.
“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat,” jelasnya.
Menurut Ara, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan aset negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.
“Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pembangunan perumahan sudah dimulai di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Proyek ini mencakup sekitar 324 unit rumah yang ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026.
Selain itu, proyek tambahan juga tengah disiapkan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan rencana pembangunan sekitar 500 unit hunian di Jakarta. Proyek serupa di Bandung juga akan mulai dipersiapkan dalam waktu dekat.
“Kalau yang di Senen itu akan jadi 15 Juni berarti 2 bulan lagi. Jadi totalnya 824 unit,” ujar Ara.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program perumahan nasional sekaligus menjawab kebutuhan hunian di kawasan perkotaan yang selama ini sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan memanfaatkan lokasi strategis, pemerintah berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan rumah layak, tetapi juga akses lebih dekat ke pusat ekonomi dan transportasi.
