HOLOPIS.COM, JAKARTA – Tabir praktik gelap dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mulai terbuka di ruang sidang. Kesaksian demi kesaksian mengungkap adanya aliran dana yang disebut ‘nonteknis’, memperlihatkan sisi lain dari proses perizinan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.
Salah satunya disuarakan Rony Sugiarto selaku Direktur PT Barito Sarana Karya (BSK), sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pemerasan terkait penerbitan sertifikat K3. Dia mengaku rutin mengeluarkan dana hingga sekitar Rp100 juta setiap tahun demi mengurus Surat Izin Operator (SIO).
Ia menyebut praktik tersebut bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung sejak kepemimpinan sebelumnya.
“Sepengetahuan saya, uang itu untuk pengajuan SIO. Ini saya alami sendiri dan meneruskan dari pimpinan sebelumnya,” kata Rony dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (6/4/2026).
Dia menuturkan, praktik itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan Rony, biaya yang ia keluarkan awalnya mencapai Rp500 ribu per SIO. Namun, setelah dilakukan negosiasi, angka itu turun menjadi Rp250 ribu per izin. Meski demikian, total pengeluaran tetap signifikan.
“Jadi, totalnya setiap tahun sekitar Rp100 juta. Di 2023, 2024, dan 2025 kalkulasinya kurang lebih hampir sama,” ujar Rony.
Kasus ini menyeret eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer alias Noel. Dalam perkara itu, Noel didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon sertifikasi K3 dengan nilai mencapai Rp6,52 miliar, serta menerima gratifikasi.
Di dakwaan jaksa, dugaan praktik pemerasan disebut dilakukan bersama sejumlah pihak lain, dengan pembagian keuntungan yang bervariasi. Selain itu, gratifikasi yang diterima terdakwa utama juga mencakup uang miliaran rupiah dan barang mewah, termasuk satu unit sepeda motor Ducati Scrambler.
Pun, sejumlah nama pemohon sertifikasi yang diduga jadi korban turut diungkap dalam persidangan. Skema tersebut diduga telah berlangsung sistematis, melibatkan banyak pihak dan berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan kerja.
