HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Penguatan pemahaman masyarakat dinilai menjadi kunci untuk melindungi diri dari berbagai risiko, mulai dari penipuan digital hingga praktik pinjaman online ilegal.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan akses masyarakat terhadap layanan keuangan memang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan inklusi keuangan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memahami cara kerja, manfaat, dan risiko dari berbagai produk keuangan digital.
“Literasi dan inklusi keuangan di Indonesia perlu terus ditingkatkan. Sudah ada kemajuan dari tahun ke tahun, tapi perlu terus ditingkatkan,” kata Perry dalam agenda Aksi KLIK dan Aku Bisa Sejahtera yang berlangsung secara Hybrid, dikutip Holopis.com, Jumat (6/3/2026).
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74 persen. Angka tersebut mendekati target jangka panjang pemerintah yang menargetkan inklusi keuangan mencapai 98 persen pada 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045.
Tingginya tingkat inklusi ini menunjukkan semakin banyak masyarakat yang telah memiliki akses terhadap layanan keuangan, seperti rekening bank, layanan pembayaran digital, hingga sistem transaksi berbasis kode QR seperti QRIS.
Meski demikian, Perry menilai peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara aman dan bijak.
Data SNLIK 2025 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai 66,46 persen. Artinya, masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan tanpa pemahaman yang memadai mengenai manfaat, risiko, serta pengelolaan keuangan yang sehat.
Kondisi ini dinilai membuka celah terhadap berbagai bentuk kejahatan finansial, termasuk penipuan digital, investasi bodong, hingga maraknya pinjaman online ilegal yang kerap menjerat masyarakat.
Menurut Perry, literasi keuangan tidak hanya soal kemampuan memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga kemampuan memahami cara menggunakan produk tersebut dengan aman.
Dengan literasi yang lebih kuat, masyarakat diharapkan mampu mengelola keuangan secara lebih bijak sekaligus terhindar dari berbagai risiko yang muncul di era digitalisasi keuangan.
“Oleh karenanya, mari kita tingkatkan tingkat literasi ini supaya kita lihat, kita bisa tingkatkan sekaligus juga untuk mencapai berbagai target-target yang lain,” tuturnya.
BI menilai peningkatan literasi keuangan menjadi agenda penting dalam memperkuat ekosistem keuangan digital nasional, sekaligus memastikan masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal tanpa terjebak risiko kejahatan finansial di era ekonomi digital.
