HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dinilai punya sejumlah agenda strategis saat menggelar pertemuan dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, serta pimpinan partai politik. Pertemuan itu bukan sekadar ajang silaturahmi politik.
Tapi, juga sebagai upaya menggalang masukan dan dukungan terkait situasi geopolitik global yang semakin memanas. Di pertemuan itu, hadir antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Ketua Umum Partai Golongan Karya Bahlil Lahadalia, dan mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai setidaknya ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai Prabowo melalui pertemuan tersebut.
Menurut Jamiluddin, tujuan pertama adalah memperoleh masukan dari para tokoh nasional terkait dampak konflik internasional yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Konflik tersebut berpotensi memicu dampak luas, termasuk terhadap stabilitas ekonomi, politik, hingga pertahanan dalam negeri. Maka itu, masukan dari para mantan pemimpin negara dan elite politik dinilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah.
“Prabowo ingin mendapat masukan mengenai antisipasi dari dampak perang AS–Israel dengan Iran. Masukan itu diperlukan Prabowo untuk dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam melindungi ekonomi, politik, dan pertahanan dalam negeri,” kata Jamil, dalam keterangannya, Kamis, 5 Maret 2026.
Dia menambahkan, langkah itu juga penting agar kebijakan yang nantinya diambil pemerintah mendapat dukungan luas dari elite politik nasional. Dengan demikian, potensi penolakan dari dalam negeri dapat diminimalkan.
Tujuan kedua, kata Jamil, berkaitan dengan upaya Prabowo meyakinkan para tokoh nasional mengenai pentingnya Indonesia terlibat dalam forum internasional yang disebut Board of Peace (BoP).
Menurutnya, Prabowo membutuhkan penguatan legitimasi politik dari para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan pimpinan partai politik agar keputusan tersebut dapat diterima lebih luas oleh masyarakat.
“Prabowo setidaknya ingin mendapat penguatan dan justifikasi dari mantan presiden, mantan wakil presiden, dan pimpinan parpol mengenai masuknya Indonesia ke BoP,” jelas eks Dekan FIKOM IISIP itu.
Langkah itu dinilai penting karena wacana keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menuai cukup banyak kritik dari masyarakat. Sebagian pihak menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP berpotensi bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia.
Tujuan ketiga yang diduga menjadi agenda pertemuan tersebut adalah membahas kemungkinan Indonesia berperan sebagai mediator dalam konflik antara AS–Israel dengan Iran.
Menurut Jamil, Prabowo kemungkinan ingin mengumpulkan berbagai pandangan mengenai keuntungan dan risiko apabila Indonesia mengambil peran sebagai penengah dalam konflik tersebut.
“Prabowo ingin mendapat masukan plus minus bila Indonesia menjadi penengah konflik AS–Israel versus Iran,” ujarnya.
Dengan berbagai masukan itu, Prabowo diharapkan bisa menyiapkan langkah diplomasi yang lebih matang bila Indonesia nantinya dipercaya sebagai mediator dalam konflik internasional tersebut.
“Prabowo setidaknya ingin sukses bila nantinya menjadi mediator. Untuk itu, Prabowo membutuhkan masukan dari mantan presiden, mantan wakil presiden, dan pimpinan parpol,” kata Jamil.
Ia menilai, pendekatan konsultatif dengan para tokoh nasional merupakan langkah penting untuk membangun konsensus politik dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
