HOLOPIS.COM, NGANJUK – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah membela masyarakat paling bawah, yakni mereka yang tersisih dari proses pembangunan atau disebut sebagai ‘the invisible people’.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul di hadapan 820 peserta yang terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pilar sosial, kepala desa, operator data desa, pekerja sosial, hingga relawan sosial di Pendopo KRT Sosrokoesoemo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (28/2/2026).
“Asal tahu dan sadari betul pendamping-pendamping PKH salah satunya, disamping TKSK dan pilar sosial lain. Itu adalah tangan negara untuk membantu dan membela mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Ini policy Bapak Presiden, yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela,” kata Gus Ipul, dikutip Holopis.com.
Ia menekankan pentingnya kerja nyata dan kolaborasi seluruh unsur sosial untuk memastikan kelompok paling rentan benar-benar mendapatkan perhatian negara. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul juga menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim sebagai simbol kepedulian sosial.
Gus Ipul menyoroti pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar bantuan sosial tepat sasaran. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN menjadi rujukan utama penyaluran bansos dan program pemerintah pusat maupun daerah.
“Ini tolong diingat-ingat. Halo, semua operator, bela yang paling bawah. Bukan membela yang di tengah tapi dibela yang paling bawah. Paling bawah ini harus dibela. Operator, input itu input yang paling bawah dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa data sosial bersifat dinamis dan harus diperbarui secara berkala.
“Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas,” imbuhnya.
Menurutnya, pemutakhiran data membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, hingga pilar sosial.
“Makanya itu Bapak-Ibu sekalian, data yang dinamis seperti ini, kita tidak ada pilihan lain, kecuali bagaimana secara bersama-sama kolaborasi untuk melakukan pemutakhiran atau updating,” kata Gus Ipul.
DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah membantu proses pemutakhiran.
“Untuk itu saya sekarang ini datang ke sini untuk mengajak, gandeng tangan kolaborasi, untuk melakukan pemutakhiran data,” ujarnya.
Terdapat dua jalur pemutakhiran data, yakni jalur formal melalui RT/RW, musyawarah desa, Dinas Sosial dan BPS, hingga penetapan oleh kepala daerah.
“Ini jalur pertama, ini yang sangat strategis, jalur formal,” tuturnya.
Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui aplikasi Cek Bansos, Call Center, atau WhatsApp Center Kemensos.
“Siapapun boleh silahkan, yang ingin memperbaiki data kita, masuk ke saluran yang kita siapkan,” tegasnya.
Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengapresiasi kehadiran Gus Ipul dan menyatakan kolaborasi program pusat dan daerah terus diperkuat.
“Kemensos Selalu Ada tagline-nya, ini sama seperti kalau Pak Presiden pidato, bahwa jiwaku adalah marhaen, berarti Pak Presiden itu jiwanya marhaen banget, peduli terhadap orang-orang kecil,” kata Djumadi.
Acara ini turut dihadiri Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
