HOLOPIS.COM, JAKARTA – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa kebobrokan Polri saat ini ada di lingkaran leadership. Menurutnya, berdasarkan hasil data dan kajian yang dilakukan pihaknya, ujung tombak masalah di internal Korps Bhayangkara adalah pada sisi kepemimpinannya.
“Leadership itu 43% atau berapa, lalu di bawanya itu yang soal non leadership itu ada 39, terus ada soal-soal teknis macam-macam, soal anggaran, soal ini. Yang paling masalah itu leadership,” kata Mahfud MD dalam podcast Madilog seperti dikutip Holopis.com, Sabtu (14/2/2026).
Ia menilai jika Polri mampu membereskan aspek leadership di organisasinya, ia yakin Kepolisian akan kembali baik dan bersih.
“Kalau leadership-nya kembali, Insya Allah ini kembali. Tinggal gini-gini (tanda tangan) kok, modalnya sudah ada,” ujarnya.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri ini pun menekankan bahwa kunci keberhasilan perbaikan Polri, khususnya di level leadership ada di politik hukum Presiden. Tanpa atensi itu, maka sulit bagi Polri untuk membereskan persoalan kepemimpinan di dalam internal organisasinya.
“Dan leadership itu akan ditentukan oleh politik hukum presiden terhadap polisi. Presiden ingin apa yang tentang Polri itu,” tutur Mahfud MD.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan penting terhadap arah kebijakan politik hukumnya, sehingga nantinya Polri akan melakukan upaya perbaikan khususnya penempatan orang-orang berintegritas di pucuk-pucuk pimpinannya.
“Pilih di sini orang-orang yang bisa mengendalikan dan tidak membiarkan Polri itu terbawa ke arus-harusnya politik, korupsi, dan macam-macam,” ucapnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD menegaskan bahwa alasan perbaikan leadership di Kepolisian menjadi sangat penting karena ada budaya yang tidak baik di lingkungan organisasi tersebut. Yakni saling melindungi terhadap adanya kesalahan dan praktik kejahatan.
“Karena di Polri juga yang sekarang jadi masalah itu adanya apa yang disebut silent blue code. Silent blue code tuh saling melindungi, ada paranoid solidarity, meskipun salah dibela atau saling menutupi,” tandasnya.
Dengan sedikit bercanda, istilah silent blue code di Indonesia tidak relevan, karena istilah tersebut sering digunakan untuk memberikan labelisasi pada institusi Kepolisian di luar negeri yang menggunakan seragam warga biru. Sementara di Indonesia, Polri menggunakan baju dinas berwarna cokelat.
“Saya katakan silent blue code ada di mana ada di negara-negara yang baju polisinya biru, sehingga kalau di Indonesia saya bilang disebut silent brown code,” celetuk Mahfud.
