Menkeu Geram BPJS PBI Nonaktif Massal: Jangan Bikin Keributan, Konyol!

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polemik banyak peserta BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) yang mendadak dinonaktifkan semoat memantik kehebohan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai polemik PBI yang dinonaktifkan itu mesti dikendalikan agar tak terulang lagi.

Purbaya mengatakan langkah BPJS Kesehatan yang melakukan perubahan data PBI pada prinsipnya untuk meningkatkan kualitas dan tata Kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ia paham kebijakan itu agar data bisa tepat sasaran.

“Agar bisa tepat sasaran dan melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Akhirnya (tapi) jangan bikin keributan,” kata Purbaya dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR dengan pemerintah di Gedung DPR, Senin, (9/2/2026).

Menurut dia, penonaktifan peserta PBI mestinya bisa dipertimbangkan agar tak langsung berlaku. Namun, ia mengingatkan agar sebaiknya diberikan jangka waktu 2-3 bulan disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Jadi, begitu mereka masuk list tidak lagi ke data PBI. Langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan,” jelas Purbaya.

Purbaya mengatakan langkah sosialisasi penting agar jangan peserta dengan penyakit kronis seperti gagal ginjal tiba-tiba tak bisa melakukan cuci darah lagi.

“Tba-tiba nggak berhak. Kan, itu kayaknya kita konyol,” lanjut Purbaya.

Dia bilang anggaran yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk JKN masih sama. Tapi, dengan cara BPJS Kesehatan dalam pendataan PBI membuat pemerintah rugi.

“Padahal, uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ. Uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini pak,” tutur Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya menambahkan data penentuan PBI mesti dilakukan dengan hati-hati dan terukur.

“Dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga kelanjutan program JKN,” sebut Purbaya.

Purbaya menambahkan dengan durasi 2-3 bulan dalam perubahan data, peserta PBI yang dinonaktifkan bisa menyampaikan sanggahan jika masih layak masuk list.

“Menjadi peserta PBI (miskin dan rentan). Kemudian kemensos melakukan asesmen ulang untuk menentukan kepesertaannya,” ujar Purbaya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Dani Yoga
Tim Penulis & Editor
Dani Yoga
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama