HOLOPIS.COM, JAKARTA -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merilis realisasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 di Balairung, Balai Kota, Rabu (21/1). Realisasi diumumkan untuk perkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan arah kebijakan APBD difokuskan dengan manfaat pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat secara merata. Dia menuturkan pelaksanaan program prioritas 2025 dilaksanakan melalui empat aspek Utama.
Empat aspek itu mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif.
Pramono bersyukur di tengah dinamika perekonomian global dan nasional, kondisi perekonomian Jakarta tetap terjaga dengan baik.
“Ditopang oleh inflasi yang terkendali, aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, serta iklim investasi yang kondusif,” kata Pramono, dikutip dari laman resmi Pemprov DKI, Kamis, (22/1/2026).
Menurut dia, secara makro pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan III tahun 2025 tercatat sebesar 4,96 persen (year on year). Pun, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Desember 2025 menunjukkan optimisme yang tinggi, yakni sebesar 145,33.
Adapun inflasi Jakarta pada Desember 2025 berada di angka 2,63 persen (year on year). Angka itu lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen.
Pramono mengatakan dengan deretan capaian itu, terlihat struktur ekonomi Jakarta berada dalam kondisi yang solid dan stabil.
“Serta menjadi penopang utama keberlanjutan program-program pembangunan yang telah dan akan dijalankan di Jakarta,” jelas politikus PDIP itu.
Lebih lanjut, Pemprov DKI juga sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp5.729.876. Angka UMP2026 itu meningkat 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan demikian, kebijakan penetapan UMP itu diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, bisa perkuat permintaan domestik tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
“Seluruh kebijakan fiskal yang kami jalankan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara keberpihakan kepada masyarakat, khususnya kelompok menengah dan rentan, serta penguatan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Pramono.
Adapun Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Lusiana Herawati, menabahkan realisasi retribusi daerah 2025 mencapai Rp1,507 triliun. Menurut dia, angka itu meningkat sebesar Rp793 miliar atau 111 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar Rp713,72 miliar.
Kata dia, retribusi jasa usaha jadi kontributor terbesar dengan menyumbang hampir 50 persen dari total retribusi daerah. Data itu mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset dan layanan usaha milik daerah.
Pramono menyampaikan tren positif retribusi ini membuktikan tingginya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan di Jakarta.
“Capaian ini didorong oleh penyederhanaan regulasi serta evaluasi terhadap tarif layanan yang kami berikan,” kata Lusiana.
Untuk diketahui, total APBD DKI 2026 mengalami penurunan menjadi Rp81,32 triliun. Angka itu lebih rendah Rp10,54 triliun dibandingkan APBD 2025 sebesar Rp91,86 triliun.
Menurunnya itu akibat berkurangnya pendapatan Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, Pemprov DKI memastikan fungsi pelayanan publik tetap terjaga.
