HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya daerah yang dinilai boros dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pada pos belanja makanan dan minuman yang nilainya dinilai tidak wajar.
Tito mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD sejumlah daerah, ditemukan anggaran makan dan minum yang bisa mencapai Rp1 miliar hanya dalam satu hari.
“Kami melakukan review APBD mereka. Kita lihat mana yang kira-kira ini boros, masa ada makan minuman satu daerah dulu, itu satu hari bisa Rp 1 miliar, ini kan keterlaluan. Potong, jadi kita hematkan,” kata Tito di Jakarta, dikutip Holopis.com, Rabu (14/1/2026).
Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri secara rutin memantau pengelolaan APBD di tingkat provinsi. Sementara itu, pengawasan terhadap APBD kabupaten dan kota dilakukan oleh gubernur dengan menggunakan pedoman atau kisi-kisi dari Kemendagri, terutama untuk menekan belanja yang dinilai tidak efisien.
Ia pun mengingatkan seluruh kepala daerah agar lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran dan memanfaatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk belanja yang berkualitas serta berdampak langsung pada masyarakat.
Tito menekankan agar anggaran tidak dilebih-lebihkan, terutama untuk kegiatan yang dinilai tidak prioritas seperti rapat dan perjalanan dinas.
“Belanja pemerintah harus dihemat dan belanja yang dari pusat ini tepat sasaran, jangan dilebih-lebihin,” tegas Tito.
“Rapat kalau bisa zoom meeting saja, nggak usah di hotel. Apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali, perjalanan dinasnya juga harusnya tiga kali cukup dibikin delapan kali. Itu harus dihemat belanjanya,” imbuhnya.
Ratusan Daerah Masih Bergantung pada Dana Pusat
Di sisi lain, Tito juga mengungkapkan masih banyak daerah yang sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, sekitar 90 persen atau 493 daerah tercatat memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Sementara itu, hanya 26 daerah atau sekitar 5 persen yang memiliki kapasitas fiskal kuat, serta 27 daerah atau 5 persen dengan kapasitas fiskal sedang.
Rendahnya kapasitas fiskal tersebut membuat ratusan daerah masih mengandalkan pemerintah pusat akibat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim. Salah satu penyebab utama rendahnya PAD adalah sektor swasta yang belum berkembang optimal di daerah.
“Ada daerah-daerah yang sangat mengandalkan pemerintah pusat karena PAD-nya rendah. Kenapa PAD-nya rendah? Karena dunia swastanya nggak hidup. Makanya kita mendorong semua daerah agar mereka bisa mengembangkan dunia swasta,” ucap Tito.
Tito pun mendorong para kepala daerah agar tidak hanya fokus pada belanja, tetapi juga memikirkan strategi meningkatkan PAD.
Ia menilai, peningkatan PAD membutuhkan kreativitas, salah satunya dengan mendorong peran sektor swasta melalui kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam proses perizinan.
“Sekarang sebagian besar saya lihat kepala daerah berpikirnya ngarepin dari pusat, terus mikirin belanjanya, nanti dari belanja ini bocor lagi. Jadi, berpikirlah lebih banyak gimana nyari pendapatan, ini membutuhkan kreativitas salah satunya mempermudah perizinan,” beber Tito.
