HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mencatat capaian signifikan dari pelaksanaan paket kebijakan ekonomi 2025 yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Berbagai indikator menunjukkan program-program tersebut berjalan efektif, sehingga pemerintah memutuskan melanjutkan sejumlah kebijakan unggulan pada tahun 2026.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 12 Januari 2026, salah satu capaian menonjol berasal dari Program Magang Nasional yang diikuti 102.696 peserta, melampaui target awal 100.000 orang. Program ini dinilai mampu memperluas kesempatan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) turut membantu lebih dari 550 ribu pekerja sektor pariwisata, menjaga daya beli di tengah dinamika ekonomi.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total 348 ribu ton, serta bantuan minyak goreng 2 liter per KPM yang distribusinya mencapai lebih dari 69 juta liter.
Di sektor ketenagakerjaan, insentif iuran JKK dan JKM disalurkan kepada 731 ribu pekerja bukan penerima upah (BPU) di sektor transportasi dan logistik. Sementara itu, program padat karya tunai menyalurkan dana lebih dari Rp7,8 triliun dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja lintas kementerian.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut dirancang secara menyeluruh.
“Paket kebijakan ekonomi dirancang secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan sektor ketenagakerjaan nasional,” ujar Haryo dalam keteranagannya.
Melihat dampak positif tersebut, pemerintah memastikan sejumlah program akan dilanjutkan pada 2026, termasuk Magang Nasional, perpanjangan insentif pajak UMKM, PPh Pasal 21 DTP, hingga diskon iuran JKK dan JKM. Langkah ini diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
