HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap dilanjutkan pada 2026, seiring dengan kondisi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang dinilai cukup kuat untuk menopang berbagai program intervensi pemerintah.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengungkapkan stok CBP di Bulog hingga akhir 2025 tercatat mencapai 3,248 juta ton. Kondisi tersebut menumbuhkan optimisme pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional sepanjang 2026.
“Kita harus optimistis tidak ada masalah untuk beras di 2026 ini. Tentu SPHP beras jalan terus, 2025 kemarin sudah disepakati di dalam rakortas, SPHP 1,5 juta ton. Kemudian sudah disepakati juga bantuan pangan untuk 18,277 juta keluarga selama 4 bulan,” ungkap Ketut dalam keterangan persnya, dikutip Holopis.com, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, penyaluran beras melalui SPHP dan bantuan pangan juga berfungsi sebagai upaya pengelolaan stok CBP agar tetap seimbang, terutama menjelang penyerapan hasil panen raya oleh Bulog.
“Ini kan juga untuk pengeluaran stok juga, sehingga pada saat nanti Bulog mulai menyerap hasil panen raya, keluar masuk beras dapat dijaga dengan baik. Kebetulan Kepala Bapanas itu kan sangat optimistis, jadi kita harus optimistis juga,” sambungnya.
Selain SPHP, pelaksanaan bantuan pangan tahap kedua berupa beras dan minyak goreng masih diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Perpanjangan ini dimungkinkan melalui skema Rekening Penampung Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah diajukan Bapanas dan disetujui oleh Kementerian Keuangan.
Hingga 2 Januari 2026, Bulog telah menyalurkan bantuan pangan tahap kedua kepada 17,370 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) dari target 18,277 juta PBP. Secara nasional, bantuan yang telah disalurkan mencakup 347,4 ribu ton beras dan 69,4 juta liter minyak goreng.
Sementara itu, realisasi program SPHP beras sepanjang 2025 telah mencapai 802,9 ribu ton di seluruh wilayah Indonesia. Bapanas juga tengah mengupayakan perpanjangan pelaksanaan SPHP 2025 hingga 31 Januari 2026 melalui skema RPATA.
Tak hanya fokus pada distribusi di sisi hilir, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada sektor hulu perberasan. Produksi beras nasional pada 2026 optimistis dapat kembali mencapai swasembada, seiring dengan kebijakan yang dinilai mendukung kesejahteraan petani.
“Gabah Rp6.500 itu sangat relatif menguntungkan petani, sehingga menurut kami tidak ada alasan petani tidak menanam. Begitu petani kita nyaman untuk berproduksi, maka cita-cita swasembada akan lebih mudah kita capai. Dengan menjaga harga gabah petani, ini menurut kami salah satu cara untuk mencapai swasembada beras,” ujar Ketut.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program SPHP beras akan terus dijalankan guna menjaga stabilitas harga dan pasokan beras nasional.
“SPHP akan terus berjalan, tidak boleh berhenti. Sepanjang tahun kami jalankan dengan cermat dan terukur. Kami sesuaikan pola distribusinya dengan kondisi lapangan agar tepat sasaran dan tepat waktu,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).
