HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Charta Politika Indonesia, Paulus Julius Yunarto Wijaya mengatakan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPRD sama-sama bisa dianggap sebagai konsep demokrasi. Sayangnya kata Yunarto, sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia saat ini adalah presidensial, bukan parlementer.
“Ini masuk kepada pilihan, saya sepakat dipilih oleh DPRD juga bisa dikatakan demokratis kalau demokrasi kita parlementer. Sistem kita itu presidensial atau parlementer?,” kata Yunarto Wijaya dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia, seperti dikutip Holopis.com, Kamis (8/1/2026).
Ia menegaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia sebenarnya adalah presidensial, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, sekaligus kepala negara dan pemerintahan, dipilih langsung rakyat, serta memiliki masa jabatan tetap, dengan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme checks and balances antara presiden dan DPR.
Bahkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) telah mengubah sistem demokrasi tersebut, di mana sebelumnya presiden hingga kepala daerah dipilih melalui voting di parlemen, dan sistem tersebut dikenal sebagai demokrasi parlementer.
“Bisa dilihat dari bagaimana kita menempatkan seorang presiden, kepala eksekutif di level pusat, dia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sehingga semua kepala eksekutif yang ada di bawahnya itu juga adalah bagian dalam sistem presidensial,” ujarnya.
Dengan pendekatan itu, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa pemilihan pimpinan eksekutif di sistem pemerintahan tersebut sayogyanya tetap dilakukan dengan proses pemilihan langsung, di mana rakyat benar-benar tetap dilibatkan dalam proses pemungutan suara.
“Pertanyaan saya simple, sebutkan satu saja negara dengan sistem presidensial yang pemilihan kepala daerahnya itu dipilih oleh DPRD oleh parlemennya. Sebutkan satu saja,” ketusnya.
Kemudian ia juga menyinggung soal indikasi cacat logika yang terjadi di balik munculnya isu rencana perubahan sistem Pilkada langsung menjadi Pilkada keterwakilan di DPRD. Yakni soal politik uang yang digadang-gadang sebagai dalil untuk melancarkan rencana perubahan sistem pemilihan umum tersebut.
“Logical fallacy dalam menyalahkan masyarakat ketika berbicara mengenai money politic. Bahwa logical fallacy pertama adalah ketika ada problem kenapa langsung dibakar adalah rumahnya atau sistemnya,” tukas Yunarto.
Sebab ketika konsep berpikir semacam itu, maka ketika ada pejabat negara atau anggota parlemen yang melakukan tindak pidana korupsi, maka wacana yang muncul adalah pembubaran partai politik karena mereka melakukan hal itu menjadi bagian dari konsekuensi buruk dari sistem politik di Indonesia. Namun bagi Yunarto, jelas pendekatannya tidak bisa sesederhana itu.
“Apakah ketika partai-partai, DPR kemudian banyak terbukti terlibat dalam kasus hukum, kita sendiri langsung masuk dalam logik jump bubarkan partai, bubarkan DPR, kan enggak bisa,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ketika ada sebuah kritik pada sistem Pilkada langsung karena terjadi praktik politik uang, sebaiknya dicarikan solusi terbaik agar praktik politik uang tersebut tidak terjadi. Bukan justru menyalahkan masyarakat sebagai penerima sogokan uang politik semacam itu.
“Money politic itu terjadi ketika ada pemberi dan penerima. Ketika anda memberikan hukuman perubahan sistem dengan kemudian mengambil hak katakanlah dari yang menerima money politic, selama ini anda memberikan hukuman apa kepada pemberi itu, kepada penyogok itu?,” tandasnya.
