HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum dapat membuka secara rinci realisasi anggaran kementerian dan lembaga (KL) per departemen menjelang akhir tahun 2025. Alasannya, terdapat sejumlah aspek sensitif yang perlu dijaga agar tidak menimbulkan dampak tertentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat merespons pertanyaan mengenai transparansi realisasi anggaran per KL, di tengah isu yang beredar soal membengkaknya anggaran Kementerian Pertahanan.
Purbaya memastikan, laporan realisasi anggaran akan disampaikan olehnya dalam waktu dekat. Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan memaparkan detail anggaran per departemen secara terbuka.
“Itu nanti minggu depan, detailnya itu, minggu depan. (Soal anggaran Kemenhan?) Oh, kita nggak akan buka per departemen, detailnya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, dikutip Holopis.com, Rabu (31/12/2025).
Menurut Purbaya, pembatasan informasi tersebut dilakukan untuk melindungi sejumlah data yang bersifat sensitif. Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih jauh konteks sensitif yang dimaksud.
“Harusnya nggak seperti itu, karena ada beberapa tempat yang sensitif. Sensitif dalam pengertian, sensitif aja. Susah nanti ketahuan jadinya,” ujar Purbaya, diiringi tawa.
Kendati tidak membuka detail anggaran per KL, Purbaya menegaskan pihaknya tetap mencermati secara ketat kinerja keuangan seluruh kementerian dan lembaga, khususnya terkait serapan belanja. Pemantauan ini dilakukan karena hingga pertengahan 2025 terdapat sejumlah KL dengan realisasi anggaran yang rendah, bahkan di bawah 50%.
Ia mencontohkan, pemerintah tak segan menarik anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk dialihkan ke pos lain apabila tidak ada perkembangan berarti dalam realisasi belanja. Kondisi tersebut berujung pada pengembalian anggaran oleh sejumlah KL menjelang akhir tahun.
“Kalau nggak salah masih ada yang mengembalikan anggaran ke kita. Ada beberapa yang nggak bisa belanja,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Hingga saat ini, Purbaya mengaku belum menghitung secara final total anggaran yang dikembalikan ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan data sementara, nilai pengembalian anggaran tersebut mencapai triliunan rupiah.
“Wah saya lupa yang tadi masih belum dijumlah semua. Sebelumnya kan Rp 3,5 triliun. Udah naik Rp 4,5 triliun. Cuma ada lagi yang balikin yang kita belum rekapitulasi, belum dijumlahin semua totalnya,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan, fenomena anggaran tidak terserap sepenuhnya merupakan hal yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Menurutnya, tidak pernah ada kementerian atau lembaga yang mampu menyerap anggaran hingga 100 persen.
Menurut Purbaya, tingkat penyerapan anggaran tertinggi biasanya hanya mencapai kisaran 90 persen. Pemerintah pun terus mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan eksekusi belanja agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan stabilitas dan kepentingan strategis nasional.
