HOLOPIS.COM, JAKARTA – Indonesia jadi calon tunggal sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) periode 2026. Kesempatan itu dinilai bisa jadi alat ukur kemajuan Indonesia dalam kancah global.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai masuknya Indonesia sebagai calon nominator tunggal Presiden Dewan HAM PBB juga bisa jadi pendorong percepatan pembenahan di dalam negeri.
Amelia mengatakan pemerintah perlu menunjukkan konsistensi melalui kebijakan yang menyesuaikan dengan standar HAM internasional. Ia menyebut upaya itu bisa dengan melakukan pelaporan yang transparan.
Selain itu, menurut dia, perlu kerja sama yang erat dengan lembaga pengawas nasional. Lalu, penting juga kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait.
Bagi dia, kesempatan itu bukan sekadar kebanggaan diplomasi Indonesia.
“Ini adalah peluang strategis untuk ikut memperkuat tata kelola HAM internasional yang lebih konstruktif yang mengakar pada dialog, kerja sama, dan penghormatan universal terhadap martabat manusia,” kata Amelia di Jakarta, Senin, (29/12/2025).
Dia pun mengapresiasi kebijakan diplomasi Indonesia di panggung internasional sehingga berujung dinominasikannya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB untuk periode 2026.
Menurutnya, nominasi itu juga sebagai cermin kepercayaan yang kuat dari negara-negara anggota kawasan Asia-Pasifik terhadap peran Indonesia. Ia menyebut Indonesia dianggap punya kemampuan diplomasi dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Amelia menambahkan dengan proses pencalonan yang berjalan memperlihatkan bahwa Indonesia dipandang mampu menjadi jembatan dialog yang inklusif terkait persoalan HAM yang kompleks.
Tapi, ia mengingatkan adanya kritik publik juga bagian dari ekosistem demokrasi. Dia mengatakan kritik jadi pengingat agar komitmen HAM tak berhenti pada diplomasi luar negeri. Tapi, juga tercermin nyata di dalam negeri.
Lebih lanjut, Amelia menambahkan status Indonesia sebagai negara berkembang yang independen juga menganut bebas politik bebas aktif dalam dunia global. Dengan demikian, Indonesia tak terikat dengan kepentingan blok tertentu.
“Memiliki kesempatan untuk menegaskan kepemimpinan yang berpihak pada dialog, kerja sama multilateral, serta perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan keterangan bahwa Indonesia dinominasikan maju sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.
Selanjutnya, nominasi Indonesia sebagai calon tunggal akan ditetapkan dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
“Penetapan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global,” tulis Kemlu RI.
