HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat posisi perdagangan internasional Indonesia melalui diplomasi ekonomi yang aktif di tengah dinamika global. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepentingan nasional, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk ekspor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto menegaskan bahwa hubungan kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat mengalami perkembangan penting, termasuk pembahasan mengenai mineral kritis.
“Terkait dengan pembahasan dengan Amerika Serikat, seluruh sektor dibahas, termasuk akses kepada critical mineral. Tentu yang critical mineral sudah ada pembicaraan dengan badan ekspornya di Amerika dan juga ada perusahaan Amerika yang sudah berbicara dengan perusahaan critical mineral di Indonesia. Jadi itu akses terhadap critical mineral yang disediakan oleh Pemerintah,” ujar Menko Airlangga, seperti yang dikutip Holopis.com dalam keterangan pers, Jumat, (26/12).
Indonesia dan United States Trade Representative (USTR) telah menyepakati seluruh substansi utama dokumen Agreements on Reciprocal Trade (ART). Melalui kesepakatan tersebut, Amerika Serikat memberikan pengecualian tarif untuk sejumlah komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit mentah (CPO), kopi, teh, kakao, serta produk manufaktur padat karya. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya saing dan memberi kepastian bagi pelaku usaha nasional.
Selain tarif, kerja sama dengan AS mencakup penguatan akses critical minerals yang telah lama terbentuk melalui keterlibatan perusahaan AS di industri pertambangan Indonesia, termasuk Freeport.
Dokumen ART kini memasuki tahap legal scrubbing dan finalisasi. Pemerintah menargetkan penandatanganan oleh Presiden Indonesia dan Presiden Amerika Serikat dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026.
Sementara itu, diversifikasi pasar ekspor terus didorong melalui kerja sama dengan mitra non-tradisional. Pemerintah baru saja menandatangani Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) pada 21 Desember 2025.
Perjanjian ini membuka akses ke kawasan Eurasia dengan populasi hampir 180 juta jiwa, di mana lebih dari 95% nilai perdagangan memperoleh preferensi tarif mendekati nol persen.
“Pemerintah menjaga daya beli dalam negeri, kemudian membuka pasar, sekaligus juga menjaga ketahanan ekonomi di dalam negeri. Di pihak lain, kita membuka pasar luar yang baru, termasuk I-EAEU. Jadi, kepada para pengusaha Indonesia, supaya bisa juga mengisi pasar luar dengan bea masuk rata-rata sudah nol. Jadi, terbuka kesempatan bagi Indonesia, termasuk UMKM juga, untuk mengakses pasar global secara lebih kompetitif,” tutupnya.
