HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi besar terhadap peningkatan kuota program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang disebut sebagai yang tertinggi sejak ia tiga periode duduk di Komisi V.
Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/11/2025).
Menurut Novita, lonjakan kuota hingga 400 ribu unit ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mendukung visi Presiden untuk membangun tiga juta unit rumah dan mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai 26,9 juta unit di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan bahwa program bedah rumah selalu menjadi favorit masyarakat setiap masa pemilu.
“Beberapa kali saya mengikuti pemilu, program bedah rumah selalu menjadi primadona. Meskipun nilainya tidak besar, program ini sangat membantu masyarakat karena menjadi stimulan yang dapat didukung keluarga penerima,” kata Novita dalam keterangan yang diterima Holopis.com.
Meski nominal bantuannya tidak besar, program ini sangat dirasakan manfaatnya karena mampu memicu dukungan dari keluarga penerima sehingga rumah warga benar-benar dapat diperbaiki.
Legislator asal Banyumas–Cilacap ini berharap peningkatan kuota tersebut dapat disebarkan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa meskipun setiap anggota DPR memiliki daerah pemilihan masing-masing, seluruh warga negara tetap memiliki hak yang sama untuk menerima bantuan.
Novita juga menyoroti bahwa dari total 518 kabupaten/kota, ada 224 daerah yang tidak tersentuh BSPS, bahkan 22 daerah tidak pernah menerima bantuan dalam lima tahun terakhir.
Menurutnya, kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah agar pemerataan bisa tercapai.
Ia meminta Kementerian PKP melakukan pemutakhiran data rumah tidak layak huni secara lebih presisi, mulai dari tingkat desa hingga nasional.
“Ini harus jadi perhatian. Pemerataan adalah kunci agar penuntasan rumah tidak layak huni dapat tercapai di semua wilayah,” tegas wakil ketua BURT DPR RI ini.
Data yang akurat diperlukan agar target penuntasan dapat dihitung secara jelas dan capaian tahunannya benar-benar terukur.
Selain itu, Novita mendorong adanya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menambah jumlah bantuan di masa mendatang.
Tidak hanya itu, ia meminta agar persyaratan BSPS disederhanakan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam pengajuan. Pendataan yang valid dari BPS hingga pemerintah desa juga dinilai penting untuk memastikan program tepat sasaran.
Di akhir penyampaiannya, Novita menegaskan perlunya perhatian khusus bagi daerah terdampak bencana seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, hingga Cilacap yang baru saja terdampak longsor.
“Rumah adalah kebutuhan dasar. Pemulihan permukiman harus jadi prioritas negara,” tegasnya.
